ASITA menyebut tata niaga pariwisata justru menjamin keselamatan para turis
JAKARTA — Setelah dua tahun dihantam pandemi, akhirnya sector pariwisata mulai menggeliat. Karena itu, pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia/ASITA) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rapat kerja daerah (Rakerda) dengan tema “ASITA DKI Jakarta Bersatu Membangkitkan Kembali Pariwisata Jakarta dan Indonesia” di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
“Setelah dua tahun tak ada rakerda akibat pandemi, tahun ini diadakan rakerda sesuai amanat dari AD/ART. Tujuannya untuk mendengar satu dengan lainnya, berbagi informasi dan berbbagi pengetahuan untuk terus survive atas pariwisata, khususnya domestik yang bangkit kembali,” kata Ketua DPD ASITA DKI Jakarta, Hasiyanna S Ashadi didampingi Ketua Umum DPP ASITA Artha Hanif.
Dia menyatakan, bisnis pariwisata tours and travel sejauh ini mengalami tantangan yang berat akibat kemajuan teknologi. Menurutnya masifnya perusahaan teknologi informasi membuat penjualan perjalanan dilakukan secara langsung, bahkan oleh maskapai penerbangan.
“Belum diaturnya tata niaga sektor ini membuat perusahaan agen tours travel harus bisa bersinergi dalam menyiasati persaingan. Masyarakat sendiri belum seutuhnya paham kalau menggunakan agen perjalanan maka lebih ada jaminan keselamatan dan kenyamanan. Untuk itu, dalam ASITA ini kita saling berbagi informasi dan tips,” tuturnya.
“Kalau dulu kan maskapai kan memberikan harga khusus kepada agen travel. Tetapi tentu saja ada solusi dari berbagai banyaknya kesulitan. Agen perjalanan akan memberikan penawaran yang baik,” ujarnya.
Hasiyanna menyayangkan tidak adanya tata niaga untuk industri pariwisata khususnya tour domestic. Apalagi saat ini tamu-tamu domestik sekarang bisa mencari sendiri paket wisata. “Kita baru diinget bila ada persoalan kalau gak ada persoalan gak diingat,” pungkasnya.
Menurutnya, tour domestik dari zaman dulu kurang disentuh oleh pemerintah jadi tidak ada tata niaganya. Ia menyebut di luar negeri tata niaga pariwisata diatur mulai dari guide hingga wajib memiliki partner ketika berwisata. Contoh masuk ke Candi Borobudur ada lokal guidenya baru mereka bisa mendengarkan informasi seputar Borobudur dan selanjutnya.
“Misalnya orang Jakarta mau ke Komodo langsung aja kesana, dan sesampainya disana mereka mencari orang lokal disana yang bisa mengantarkan mereka,cari yang termurah dan cocok untuk kantong mereka. Memang harga yang ditawarkan lebih murah, tapi apakah bisa menjamin bila terjadi sesuatu di jalan apakah mereka akan bertanggung jawab,” ucap dia.
“Kalau kita punya tata niaga yang baik kita bisa menjaga dari hal-hal demikian. Karena BPW/APW yang bernaung di ASITA tidak kerja sendirian. Prinsip kami tamu-tamunya puas , terlayani dengan baik pastinya mereka ingin kembali, servicenya semua kita deliver sampe puas,”pungkasnya.
Rakerda kali ini sangat penting mencari solusi bagaimana BPW /APWdi Jakarta dan di Indonesia ini bisa survive di situasi yang baru ini. Situasi sekarang tidak sama lagi. Sebagai informasi, anggota ASITA di tahun 2019 mencapai 1.481 anggota itu untuk di DKI saja, kemudian waktu pandemi 372 anggota non aktif. Dan saat ini menjadi 1.100 anggota.
Sumber: Republika