Sementara itu, Pengamat Keamanan Siber Alfons Tanujaya menilai Bjorka cukup profesional dalam menjalankan aksinya.
“Kalau melihat banyaknya data yang dibobol dan cara komunikasinya, kelihatannya (Bjorka) cukup profesional,” kata Alfons kepada Tekno Liputan6.com, Senin (12/9/2022).
Ia menambahkan, Bjorka terlihat mempersiapkan dirinya dengan cukup baik.
“Kelihatannya memang dia mempersiapkan dirinya dengan cukup baik. Akun khusus baru dan group yang dibuat hanya untuk aktivitas ini (menyerang pemerintah Indonesia, red),” ucap Alfons.
Ia menyebut sepertinya pemerintah Indonesia tidak akan bisa menangkap Bjorka dalam waktu dekat, mengingat pemerintah tak lebih canggih dari sang hacker.
“Kalau pemerintah Indonesia lebih canggih dari Bjorka mungkin saja dia bisa ditangkap,” Alfons memungkaskan.
BSSN Angkat Bicara
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya angkat bicara soal ramainya dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Seperti diketahui, kebocoran data sedang ramai diperbincangkan usai sebuah akun hacker atas nama Bjorka, mengumbar berbagai data dari Indonesia, termasuk data-data diklaim milik lingkungan Kepresidenan.
Melalui siaran persnya, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan mereka telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi. Lebih lanjut, BSSN juga melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.
“BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,” kata Ariandi, dikutip Minggu (11/9/2022).
BSSN juga mengatakan bersama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait, telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigas cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber. Hal itu demi mencegah risiko lebih besar pada beberapa PSE tersebut.
“BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum,” imbuhnya.
Ariandi menambahkan, menurut BSSN keamanan siber adalah tanggung jawab bersama.
BSSN Berikan Dukungan Teknis
BSSN pun menyatakan memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE memastikan keamanan Sistem Elektronik di lingkungan masing-masing, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Di sana dinyatakan, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru