Anies siap berkontestasi di Pilpres meski belum mengamankan dukungan dari parpol.
JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, proses pemilihan presiden tidak menjadi kewenangan pribadi. Melainkan, kata dia, ada mekanisme dalam partai politik.
“Jadi biarkan partai politik berproses, melakukan pembentukan koalisi dan menentukan calonnya,” kata Anies kepada awak media kemarin malam di JS Luwansa Hotel.
Dia menyatakan percaya, khususnya pada partai politik untuk mengedepankan kepentingan bangsa. Oleh sebab itu, mantan Mendikbud itu menyebut, masih akan memantau kondisi lebih jauh.
“Kan saya bilang, kalau ada yang mengusung, kita lihat,” ujar dia.
Ditanya kembali untuk menegaskan kesiapan deklarasi dirinya seperti saat di Singapura kepada media asing, Anies tak menggubrisnya. Dia meminta, agar semua pihak bisa menunggu. “Cukup, kita tunggu nanti,” ucapnya.
Menurut Anies, saat ini menunggu purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, masih akan melihat berbagai kemungkinan. Utamanya, untuk berada di wilayah politik atau wilayah lainnya. “Kita lihat besok,” tutupnya.
Diketahui, dalam kehadiran Anies di Hotel JS Luwansa, beragendakan diskusi mengenai situasi politik jelang Pilpres 2024. Acara yang diadakan oleh Jenggala Center itu tertutup, meski diketahui bahwa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Kehormatan-nya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta menyatakan, dirinya siap berkontestasi di Pilpres menjadi calon presiden (capres) meski mengakui belum mengamankan dukungan dari partai politik (parpol). Anies, yang jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan berakhir bulan depan, saat ini muncul menjadi di antara kandidat bakal capres dengan elektabilitas tertinggi.
“Saya siap mencalonkan diri sebagai capres jika ada partai yang menominasikan saya,” kata Anies kepada Reuters dalam sebuah wawancara di Singapura, Kamis (15/9/2022), sambil menambahkan, menjadi orang yang bukan anggota parpol membuat dirinya memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan faksi-faksi lain.
Sumber: Republika