BANDA ACEH -Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir Partai Demokrat yang menyinggung soal eks calegnya, Harun Masiku.
Isu tersebut muncul setelah dirinya mengeluarkan analisa dugaan kecurangan pemilu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto menyebut Demokrat tidak punya jawaban lain selain menyindir Harun.
“Ya, jawabannya (Demokrat, red) kan itu itu (Harun Masiku, red) terus,” kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 September.
Alih-alih merespons dengan menyindir Harun Masiku, Hasto justru meminta Partai Demokrat dan SBY menjelaskan tudingannya soal Pilpres 2024 yang akan dicurangi. Menurutnya, pernyataan itu adalah bentuk kejahatan yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Padahal, sambung Hasto, Jokowi selalu bertanggung jawab dalam upaya menyelenggarakan pemilu dengan baik.
“Ini kejahatan yang nyata-nyata itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Dan juga kepada KPU. Karena Pak Jokowi yang bertanggung jawab di dalam kualitas pemilu dan KPU sebagai pelaksana dari pemilu. Maka atas tuduhan itu kami melakukan klarifikasi,” tegasnya.
“Klarifikasi yang kami lakukan yang pertama itu adalah bahwa kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 secara masif. Mana ada di era multipartai yang sangat kompleks, ada satu partai (Demokrat, red) yang naik 300 persen. Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Marcus Mietzner. Jadi jawabannya (Demokrat seharusnya, red) adalah bagaimana mengkonter fakta-fakta itu. Bukan dengan Harun Masiku,” sambungnya.
Hasto menyinggung sebenarnya ada banyak hal yang bisa dijawab Partai Demokrat. Misalnya, soal rekruitmen Anas Urbaningrum sebagai kader walaupun tadinya dia mantan Komisioner KPU.
Kemudian, ada isu lain yaitu kriminalisasi mantan Ketua KPK Antasari Azhar.
“Ini kan juga muncul, ini yang harus dijawab. Kemudian tuduhan terhadap bahwa Pak Jokowi tinggal menggunting pita,” ujarnya.
Hal ini yang kemudian terakumulasi menjadi satu. Padahal, kata Hasto, pemilu saja belum berlangsung.
“Pemilu saja belum berlangsung, sudah muncul tuduhan-tuduhan. Apalagi dengan kata-kata Pak SBY mendengar, Pak SBY melihat. Lalu kenapa tidak proses hukum yang dilakukan,” ungkap Hasto.
“Sehingga ketika saya melakukan dengan pemaparan, jawabnya harus pemaparan pada fakta-fakta, mengcounter apa yang saya sampaikan, dan itulah demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
