Rencana aksi korporasi BTN melepas UUS akan mendapatkan apresiasi dari investor
JAKARTA — Pelepasan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara disebut akan berdampak positif pada performa keuangan BTN. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, rencana aksi korporasi BTN melepas UUS akan mendapatkan apresiasi dari investor.
“Bagi BTN, ini akan mempengaruhi kinerja top line atau pendapatan, sehingga diproyeksi berpengaruh positif ke kinerja bottom line atau laba, ini akan berbanding lurus dengan harga saham,” katanya dalam keterangan, Rabu (28/9).
Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan kandidat terkuat untuk menyerap rencana BTN tersebut. Hal ini juga akan menjadi stimulus bagi BSI dan pasar KPR syariah secara umum. Menurut Nafan, pengelolaan segala produk syariah di bawah satu payung bank BUMN akan membuat pertumbuhannya lebih terukur.
Mengutip laporan keuangan masing-masing bank, rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) BTN sebesar 93,12 persen per Juni 2022. Pada periode yang sama, rasio pembiayaan terhadap simpanan atau financing to deposit ratio (FDR) BSI sebesar 78,14 persen.
“BSI disebut saat ini memiliki likuiditas yang lebih memadai dibandingkan dengan BTN,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menilai konsolidasi BSI dengan UUS BTN mampu meningkatkan perbankan syariah di Tanah Air. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan hal itu merupakan visi pemerintah untuk terus mendorong penguatan ekonomi dan perbankan syariah melalui BSI.
BSI dapat menjadi bank syariah yang lebih modern dan dapat memenuhi kebutuhan generasi milenial. Diharapkan, akuisisi pelanggan baru akan lebih cepat karena jangkauan pasar dan nasabah menjadi lebih luas.
Sebagai informasi, kantor cabang dan kantor cabang pembantu syariah milik BTN per Desember 2021 berjumlah 90 unit. Sementara itu BSI saat ini memiliki 1.043 kantor cabang. Selain itu, BSI pun memiliki 17 juta basis nasabah dengan sekitar 2.400 jaringan ATM di Indonesia.
Sumber: Republika