KKP memperkenalkan program ekonomi biru kepada mahasiswa.
JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkenalkan program ekonomi biru kepada puluhan mahasiswa Universitas Bengkulu (UNIB). Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP Miftahul Huda saat menerima kunjungan tersebut menjelaskan ekonomi biru merupakan strategi pembangunan yang membidik setidaknya tiga aspek yakni pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.
“Kebijakan ekonomi biru yang tercantum dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 harus dapat menopang ekonomi Indonesia. Tantangan jangka panjang maupun jangka pendek dapat ditangani melalui melalui strategi ekonomi biru melalui pendekatan kondisi kesehatan ekosistem, aktivitas ekonomi yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian kearifan lokal dan budaya maritim,” ujar Huda dalam siaran pers di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Huda menyebutkan strategi menuju ekonomi biru dilakukan melalui beberapa hal seperti peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir (perikanan, mangrove, terumbu karang), mobilisasi insentif dan investasi pengurangan sampah/limbah, sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data serta membangun kembali kelautan menjadi lebih biru pascapandemi Covid-19.
Selain berdialog soal ekonomi biru, Huda juga mengajak mahasiswa UNIB studi tur di Marine Heritage Gallery (MHG) untuk mengenal lebih dekat sejarah Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang diangkat dari perairan Indonesia.
“Konsep pengembangan wisata bahari tentu sangat mendukung ekonomi biru dan selaras dengan pariwisata berkelanjutan antara lain lewat wisata mangrove, coral garden (taman terumbu karang) untuk tujuan restorasi, dan atraksi wisata serta wisata minat khusus seperti taman arkeologi bawah laut atau BMKT,” ucap Huda.
Tak hanya itu, program KKP untuk pengembangan wisata dilaksanakan pula melalui Program Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 sebagai bentuk ekowisata berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat.
Sumber: Republika