Mitigasi Potensi Krisis Global, Pemerintah Perkuat Pasar Domestik

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
ADVERTISEMENTS

Optimistis dan tetap waspada menjadi sikap pemerintah menghadapi gejolak ekonomi.

ADVERTISEMENTS

 JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, optimistis dan tetap waspada menjadi sikap pemerintah menghadapi perekonomian ke depan. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama dalam memitigasi berbagai risiko potensi krisis ekonomi global.

ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS

Bank Dunia memprediksikan perekonomian global hanya akan tumbuh 1,7 persen pada 2023. Maka, kata dia, sejumlah kebijakan utama yang diambil pemerintah dalam jangka pendek yakni memperkuat pasar domestik dan konsumsi produk dalam negeri serta menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi. 

ADVERTISEMENTS
ADVETISEMENTS

Dalam jangka menengah panjang, pemerintah berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

ADVERTISEMENTS

“Di tengah potensi krisis global tersebut, kita bersyukur fundamental ekonomi masih cukup solid. Ekonomi diperkirakan dapat tumbuh di 5 persen, konsumsi domestik dan investasi masih menjadi driver utama pendorong pertumbuhan. Capaian ini tentu tidak lepas, dari peran pasar modal sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan,” ujar Airlangga secara virtual dalam Economic Outlook 2023, Selasa (31/1/2023).

ADVERTISEMENTS

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga menyampaikan, ekonomi Indonesia pada 2023 akan mengandalkan tiga komponen utama. Hal itu meliputi konsumsi rumah tangga, pasar domestik, dan investasi serta berbagai kegiatan ekonomi di dalam negeri.

ADVERTISEMENTS

Pada sektor keuangan, pemerintah juga melakukan reformasi keuangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan sektor keuangan. Selain itu, lanjutnya, juga akan dilakukan pengaturan terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2019 dengan perluasan komoditas ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditas manufaktur hasil hilirisasi.

ADVETISEMENTS

“Pemerintah berkomitmen membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sesuai arahan Presiden (Joko Widodo), ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri akan terus ditingkatkan,” tegasnya.

Airlangga melanjutkan, pemerintah pun mendorong ekonomi hijau, penurunan emisi karbon, dan pengembangan ekosistem electric vehicle sebagai potensi kendaraan masa depan. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan Ibu Kota Nusantara, utamanya untuk memeratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah berterima kasih kepada para stakeholders, investor, pengusaha, termasuk media terus aktif berkontribusi membangun kepercayaan dan stabilitas di pasar modal Indonesia,” tutur Airlangga.

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS
Exit mobile version