Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.
MANILA – Filipina akan memutuskan hubungan dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Presiden Ferdinand Marcos Jr menyampaikan ini Selasa (28/3/2023), setelah banding agar penyelidikan kasus Rodrigo Duterte dihentikan, ditolak ICC.
Saat ini, anak Duterte yaitu Sara Duterte merupakan wakil presiden. ‘’Ini akhir keterlibatan kami dengan ICC. Dalam konteks ini, kami memutus kontak, komunikasi apapun dengan mereka,’’ kata Marcos kepada reporter saat ditanya banding yang ditolak ICC pekan ini.
Ribuan warga Filipina, khususnya pengedar kelas teri dan pengguna obat terlarang tewas di tangan polisi. Pemberantasan ini dilakukan selama Duterte menjabat presiden. Banyak juga yang tewas secara misterius.
Terkait kasus tersebut, ICC menyelidiki tuduhan masif yang dilayangkan kelompok-kelompok HAM dan korban eksekusi sistematis Duterte. Polisi biasanya menyampaikan alasan, mereka membunuh tersangka karena membela diri.
‘’Kami tak bisa bekerja sama dengan ICC dengan pertimbangan sangat serius mengenai yurisdiksi mereka, juga kami menilai mereka mencampuri dan menyerang kedaulatan kami,’’ ujar Marcos.
ICC adalah pengadilan terakhir yang dapat menjalankan yurisdiksi jika negara tidak dapat atau tidak mau menyelidiki kejahatan di wilayahnya. Filipina berpendapat, lembaga peradilannya mampu mengadili kejahatan ini.
Ketika kritik internasional meningkat atas kebijakannya, Duterte secara sepihak menarik Filipina dari traktat pendirian ICC yaitu Statuta Roma, pada 2018. Traktat tersebut menetapkan ICC dapat menyelidiki kejahatan ketika sebuah negara menjadi anggotanya.
Januari lalu, ICC mengabulkan permintaan jaksa penuntutnya membuka kembali kasus pembunuhan atas pemakai dan pengedar narkoba itu. Penyelidikan ditangguhkan pada November 2021 atas permintaan Manila yang mengaku sedang melakukan penyelidikannya sendiri.
Duterte berulang kali mengatakan tidak memberikan instruksi membunuh pengedar dan pemadat, selain untuk membela diri. Dia mengatakan bersedia diadili atas kebijakan perang narkobanya, tetapi hanya di pengadilan Filipina.
sumber : Reuters
Sumber: Republika