BANTUL — Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, merespons kampanye hitam yang menyebutkan paslon Ganjar-Mahfud akan menghapus program bantuan sosial (bansos).
Menurut Ganjar, rumor itu tidak benar dan hanya gimik yang sengaja dibuat pihak tidak bertanggungjawab untuk menakut-nakuti masyarakat.
“Cerita itu sebenarnya gimik-gimik yang diberikan untuk menakut-nakuti,” ujar Ganjar, ditemui usai mengunjungi pabrik Sampoerna di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY pada Selasa (19/12/2023).
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menambahkan, bansos merupakan program negara yang sudah berjalan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
Oleh sebab itu, program tersebut akan dilakukan dengan lebih mudah dan lebih tepat sasaran.
“Yang sudah bagus sudah jalan rakyat mendapatkan, kita mudahkan mereka dan tepat sasaran. Kan komplain mereka kemarin kenapa yang dapat si A kok si B tidak dapat, itu yang kita bereskan,” ucap Ganjar.
Salah satunya, lanjut Ganjar, lewat program yang ditawarkan yakni Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti) yang digagas dalam program Ganjar-Mahfud. Tujuannya, agar bansos yang disalurkan bisa lebih menjangkau masyarakat kurang mampu.
Ganjar menyampaikan, KTP Sakti merupakan upaya konkret dan solutif untuk memberikan program gerak cepat dan sat set yang lebih baik untuk rakyat Indonesia.
Program KTP Sakti akan menyatukan berbagai program bansos yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, Kartu Tani, dan Kredit Usaha Rakyat, menjadi satu kartu terpadu.
“KTP Sakti yang saya dorong itu untuk memudahkan itu dan turunannya nanti adalah data kependudukan yang profile penduduknya bisa kita ambil, kita pecah ke sektor,” ungkap Ganjar.
Dengan hadirnya KTP Sakti, nantinya akan mampu mendata profil masyarakat dengan lebih cepat dan tepat, sehingga pendistribusian bansos bisa lebih mudah.
“Sehingga cerita KTP Sakti itu cerita data yang besar, profile yang ada dan manajemen untuk distribusi,” tutur Ganjar.
Sumber: Republika