Senator independen Amerika Serikat Bernie Sanders pada Jumat (29/3/2024) mengecam persetujuan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengirim lebih banyak senjata ke Israel.
WASHINGTON — Senator independen Amerika Serikat Bernie Sanders pada Jumat (29/3/2024) mengecam persetujuan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengirim lebih banyak senjata ke Israel. AS secara diam-diam mengizinkan pengiriman bom ke Israel.
“AS tidak bisa memohon kepada Netanyahu untuk berhenti membom warga sipil suatu hari nanti dan hari berikutnya mengiriminya ribuan bom seberat 2.000 pon yang dapat meratakan seluruh blok kota. Ini tidak senonoh,” kata Sanders sembari membagikan laporan dari Washington Post.
Washington Post mengatakan Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir secara diam-diam mengizinkan pengiriman bom dan jet tempur senilai miliaran dolar AS ke Israel meskipun ada kekhawatiran Washington mengenai kemungkinan serangan militer di Gaza selatan.
Mengutip pejabat Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengetahui permasalahan tersebut, laporan itu mengatakan paket senjata baru tersebut mencakup lebih dari 1.800 bom MK84 seberat 2.000 pon dan 500 bom MK82 seberat 500 pon.
Padahal pada pekan lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru saja menyetujui pengalihan 25 jet tempur dan mesin F-35A ke Israel. Pesawat dan mesinnya itu diperkirakan bernilai sekitar 2,5 miliar dolar AS.
Penjualan itu pun belum diberitahukan secara publik dan tidak ada pengumuman terkait di situs Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Amerika Serikat, di mana pemberitahuan tersebut biasanya dipasang.
“Kita harus mengakhiri keterlibatan kita, tidak ada lagi bom terhadap Israel,” tegas Sanders.
Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan hampir 1.200 orang. Hampir 32.500 warga Palestina telah terbunuh dan 74.900 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.
sumber : Antara
Sumber: Republika