Hasto Tantang Jokowi Berjanji tak Ambil Alih PDIP dan Golkar

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi di Rumah Makan Batik Kuring, Jakarta, Ahad (7/4/2024).

ADVERTISEMENTS

 JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi sanggahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut ingin mengambil alih partainya. Ia pun meminta Jokowi berjanji, untuk tidak mengambil alih kepemimpinan PDIP dan Partai Golkar.

ADVERTISEMENTS

“Pak Jokowi kan hanya menyampaikan heran, kita harusnya berjanji saja di hadapan rakyat, bahwa pengambilalihan Golkar dan PDI Perjuangan tidak akan dilakukan. Itu sikap yang ditunggu,” ujar Hasto di Rumah Makan Batik Kuring, Jakarta, Ahad (7/4/2024).

ADVERTISEMENTS

Menurutnya, bijak jika Jokowi menyampaikan ke publik dengan berjanji tak akan mengambil alih kepemimpinan PDIP dan Partai Golkar. Pernyataan tersebut tentu dapat membantah isu-isu yang ada.

ADVERTISEMENTS

“Harusnya berjanji ‘Bahwa saya akan menjaga, bahwa setelah selesai kepemimpinan saya, tidak akan mengambilalih Golkar maupun PDI Perjuangan’ ataupun sebelumnya, itu akan lebih gentleman,” ujar Hasto.

ADVERTISEMENTS

 

ADVERTISEMENTS

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran dengan Hasto yang mengungkapkan isu internal partainya ke publik. Khususnya terkait Jokowi yang disebut ingin mengambil alih kursi kepemimpinan PDIP dari Megawati Soekarnoputri.

ADVERTISEMENTS

“Saya juga heran dengan isu-isu seperti itu. Karena sebenarnya kan itu masalah internal partai politik ya, yang sebaiknya dibicarakan di internal dan kemudian tidak diekspos ke publik,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

ADVERTISEMENTS

“Apapun itu kita berharap semua partai politik yang ada di Indonesia ini baik-baik saja dalam melakukan transisi kepemimpinan dengan mekanisme yang sudah diatur. Tentunya dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga masing-masing partai politik,” sambungnya.

ADVERTISEMENTS

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS
Exit mobile version