Dobrak Keterbatasan Layanan, ATM BBPOM Aceh Jadi Role Model KemenHAM RI di MPP
BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) berbagi pengalaman dan praktik baik inovasi pelayanan publik kepada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) melalui kegiatan Sharing Inovasi Layanan Publik yang dilaksanakan secara daring, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KemenHAM RI melakukan benchmarking terhadap instansi pemerintah yang telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kegiatan dipandu oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widi Krisnowahadi, dan diikuti oleh 11 peserta dari KemenHAM RI dan BBPOM Aceh.
Pertemuan ini bertujuan memperoleh informasi, pengalaman, serta praktik baik mengenai inovasi Anjungan Tele-Yanblik Mandiri BPOM (ATM BPOM), sebagai referensi dalam rencana integrasi layanan KemenHAM ke dalam penyelenggaraan MPP di daerah.
Dalam sambutannya, Widi menyampaikan apresiasi terhadap inovasi ATM BPOM yang digagas BBPOM Aceh. Ia juga menunjukkan ketertarikan terhadap inovasi Sanger Ureueng Aceh, yang dinilai memiliki keunikan karena mengangkat kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai pendekatan dalam edukasi dan pelayanan publik.
Paparan materi disampaikan oleh Desi Ariyanti Ningsih, Ketua Tim Program Prioritas Nasional BBPOM Aceh sekaligus Ketua Tim Kelompok Kerja Pelayanan Publik dan penanggung jawab inovasi ATM BPOM.
Dalam paparannya, Desi menjelaskan latar belakang pengembangan inovasi, mekanisme pelaksanaan, dukungan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, tata kelola kerja sama dengan pemerintah daerah, hingga dampak inovasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
ATM BPOM merupakan inovasi pelayanan publik jarak jauh yang memanfaatkan teknologi doorbell dan CCTV sebagai sarana komunikasi dua arah antara petugas BPOM Aceh dengan masyarakat di MPP. Inovasi ini dikembangkan untuk menjawab tantangan keterbatasan jangkauan layanan BBPOM Aceh yang belum dapat hadir secara langsung di seluruh MPP di Provinsi Aceh.
Melalui perangkat ATM BPOM, masyarakat dan pelaku usaha cukup menekan tombol bel untuk terhubung dengan petugas BBPOM Aceh dan memperoleh layanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan secara langsung. Perangkat ini juga dilengkapi barcode yang memuat informasi terkait layanan BPOM sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah.
Desi turut menjelaskan tahapan pengembangan dan penerapan ATM BPOM, mulai dari koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola MPP, pembahasan lokasi serta kebutuhan sarana prasarana, penyusunan perjanjian kerja sama, pemasangan perangkat, sosialisasi dan uji coba, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Saat ini, ATM BPOM telah beroperasi di lima MPP, yaitu Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kota Sabang, Kabupaten Pidie, dan Kota Lhokseumawe. ATM BPOM pertama kali diresmikan pada 4 Agustus 2025 oleh Wali Kota Langsa. Kehadiran inovasi ini memberikan manfaat berupa kemudahan akses layanan, efisiensi biaya perjalanan bagi petugas maupun masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Melalui ATM BPOM, kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh layanan BPOM dengan mudah meskipun petugas tidak selalu hadir secara fisik di setiap MPP. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pelayanan informasi dan konsultasi dilakukan secara langsung, cepat, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Desi.
Selain ATM BPOM, Desi juga memperkenalkan inovasi Sanger Ureueng Aceh atau Sharing Informasi Aneuk Nanggroe dan Edukasi Registrasi. Inovasi ini merupakan program pengawasan dan edukasi keamanan pangan yang memanfaatkan warung kopi sebagai pusat interaksi sosial khas masyarakat Aceh.
Melalui pendekatan tersebut, edukasi keamanan obat dan makanan dilakukan dengan lebih dekat dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Sanger Ureueng Aceh juga telah mengukuhkan peran BBPOM Aceh sebagai pelopor inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal, memperoleh Rekor MURI pada tahun 2022, dan terus dikembangkan melalui kolaborasi bersama Pramuka SAKA POM.
Ketertarikan KemenHAM RI terhadap kedua inovasi tersebut menunjukkan bahwa praktik baik pelayanan publik dapat menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk mengembangkan layanan yang adaptif, mudah diakses, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.
Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi ruang berbagi pengalaman yang bermakna, khususnya mengenai mekanisme operasional ATM BPOM, pemanfaatan teknologi, kebutuhan sarana dan prasarana, serta pola kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan di MPP.
Melalui kegiatan sharing ini, BBPOM Aceh berharap pengalaman pengembangan ATM BPOM dan inovasi pelayanan publik lainnya dapat menjadi referensi bagi KemenHAM RI dalam merancang integrasi layanan di MPP. Pertukaran pengetahuan dan praktik baik ant instansi pemerintah juga diharapkan mendorong lahirnya inovasi pelayanan yang semakin inklusif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Inovasi bukan sekadar menghadirkan cara baru, tetapi memastikan pelayanan semakin dekat, mudah diakses, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[]