BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) berbagi pengalaman dan praktik baik inovasi pelayanan publik kepada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) melalui kegiatan Sharing Inovasi Layanan Publik yang dilaksanakan secara daring, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KemenHAM RI melakukan benchmarking terhadap instansi pemerintah yang telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kegiatan dipandu oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widi Krisnowahadi, dan diikuti oleh 11 peserta dari KemenHAM RI dan BBPOM Aceh.
Pertemuan ini bertujuan memperoleh informasi, pengalaman, serta praktik baik mengenai inovasi Anjungan Tele-Yanblik Mandiri BPOM (ATM BPOM), sebagai referensi dalam rencana integrasi layanan KemenHAM ke dalam penyelenggaraan MPP di daerah.
Dalam sambutannya, Widi menyampaikan apresiasi terhadap inovasi ATM BPOM yang digagas BBPOM Aceh. Ia juga menunjukkan ketertarikan terhadap inovasi Sanger Ureueng Aceh, yang dinilai memiliki keunikan karena mengangkat kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai pendekatan dalam edukasi dan pelayanan publik.
Paparan materi disampaikan oleh Desi Ariyanti Ningsih, Ketua Tim Program Prioritas Nasional BBPOM Aceh sekaligus Ketua Tim Kelompok Kerja Pelayanan Publik dan penanggung jawab inovasi ATM BPOM.
Dalam paparannya, Desi menjelaskan latar belakang pengembangan inovasi, mekanisme pelaksanaan, dukungan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, tata kelola kerja sama dengan pemerintah daerah, hingga dampak inovasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
ATM BPOM merupakan inovasi pelayanan publik jarak jauh yang memanfaatkan teknologi doorbell dan CCTV sebagai sarana komunikasi dua arah antara petugas BPOM Aceh dengan masyarakat di MPP. Inovasi ini dikembangkan untuk menjawab tantangan keterbatasan jangkauan layanan BBPOM Aceh yang belum dapat hadir secara langsung di seluruh MPP di Provinsi Aceh.
Melalui perangkat ATM BPOM, masyarakat dan pelaku usaha cukup menekan tombol bel untuk terhubung dengan petugas BBPOM Aceh dan memperoleh layanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan secara langsung. Perangkat ini juga dilengkapi barcode yang memuat informasi terkait layanan BPOM sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah.
Desi turut menjelaskan tahapan pengembangan dan penerapan ATM BPOM, mulai dari koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola MPP, pembahasan lokasi serta kebutuhan sarana prasarana, penyusunan perjanjian kerja sama, pemasangan perangkat, sosialisasi dan uji coba, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru