CIREBON — Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kota Cirebon, Senin, 9 November 2026. Sebanyak 25 siswa terdampak setelah mengonsumsi makanan dari SPPG Harjamukti 01.
“Di sini kami kecewa. Harus ada sanksi,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, saat meninjau dapur penyedia makanan tersebut.
DPRD meminta Wali Kota Cirebon menghentikan sementara operasional SPPG Harjamukti 01. Para siswa yang terdampak juga telah dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan.
Baru Lima Hari Sepakat Perbaiki Pengawasan
Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi hanya lima hari setelah seluruh pengelola dapur MBG di Kota Cirebon menandatangani komitmen tertulis untuk mematuhi aturan keamanan pangan.
Komitmen itu dibuat pada 4 November 2026. Isinya antara lain mewajibkan pengelola menggunakan bahan baku segar, memastikan asal bahan dapat ditelusuri, serta mengolah makanan langsung di dapur masing-masing.
Namun, insiden kembali terjadi di SPPG Harjamukti 01. Dapur tersebut diketahui memasok hingga 2.500 porsi makanan setiap hari untuk 14 sekolah di wilayah Harjamukti.
Umar menilai pengawasan dan tanggung jawab penyedia makanan perlu diperkuat. Menurut dia, pertanggungjawaban tidak cukup hanya dibebankan kepada kepala dapur, tetapi juga perlu melibatkan yayasan dan mitra penyelenggara.
Bukan Kasus Pertama di Cirebon
Sebelumnya, dugaan keracunan MBG juga terjadi di SPPG Kalijaga 05 pada Oktober 2026.
DPRD mencatat 395 orang terdampak dalam insiden tersebut, dengan 218 orang masih menjalani perawatan saat data disampaikan pada 26 Oktober.
DPRD menyebut kepala SPPG Kalijaga 05 telah diberhentikan dan dapurnya ditutup. Kini, kejadian serupa kembali membuat pengawasan seluruh penyedia makanan MBG di Cirebon dipertanyakan.
Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon, Yoga Adijaya, menyampaikan permohonan maaf kepada siswa dan orang tua. Sementara itu, DPRD meminta evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Penyebab pasti kejadian terbaru masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Yang menjadi perhatian, pengawasan makanan harus berjalan sebelum menu sampai ke tangan siswa, bukan baru diperketat setelah anak-anak jatuh sakit.(*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru