BANDA ACEH – Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan niat pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak akan menghentikan proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan.
Doli mengatakan, proses komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP telah berlangsung sebelum muncul informasi mengenai niat Gibran mengundurkan diri.
“Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, proses HMP yang berjalan di DPR merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah SMA Gibran. Menurutnya, putusan dua lembaga peradilan tersebut harus segera direspons parlemen.
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu.
Doli menyebut komunikasi lintas fraksi terus berlangsung. Dia juga membuka kesempatan bagi anggota DPR yang ingin menggunakan HMP sebagai hak konstitusional legislator.
“Bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi sekarang mempersilakan kepada 580 anggota DPR yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan polemik ini,” tuturnya.
Doli menambahkan, pihaknya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut. Dia berharap persoalan itu segera diselesaikan agar energi pemerintah dan parlemen dapat difokuskan pada kepentingan masyarakat.
“Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat, lebih cepat lebih bagus,” imbuhnya
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru