BANDA ACEH – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus heran dengan langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mengundurkan diri, tetapi meminta waktu untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Deddy menilai, putusan PTUN tidak dapat menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, menurut dia, PTUN memiliki kewenangan menangani sengketa terkait keputusan pejabat negara atau birokrasi.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” kata Deddy saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Dia juga menyinggung gugatan terkait suket penyetaraan ijazah SMA Gibran yang sebelumnya pernah diajukan ke PTUN. Menurut Deddy, dalam proses tersebut tidak ada bukti baru yang dihadirkan perwakilan kementerian terkait hingga pemohon akhirnya mencabut gugatan.
“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa?” ujar Deddy.
Anggota Komisi II DPR itu menilai rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN sebagai upaya mengulur waktu.
“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres.
Pertemuan keduanya diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Prasetyo mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjutnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru