BANDA ACEH — Wacana Hak Menyatakan Pendapat di Senayan menjadi perhatian karena menyasar dugaan ijazah bermasalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu respons akan hal tersebut datang dari Luhut Binsar Pandjaitan.Luhut pasang badan dan mengingatkan adanya paradoks konstitusional, mengingat kemenangan politikus muda itu pada pilpres lalu adalah satu kesatuan paket dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ia membedah kompleksitas eskalasi Politik di Senayan. Gibran menurutnya telah melalui tahapan verifikasi yang panjang dan sah di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, upaya pelengseran secara paksa di tengah jalan diyakini hanya akan memicu krisis legitimasi yang lebih luas.
“Kalau Gibran dimakzulkan pasti dia bereaksi. ‘Dulu aku dicalonkan bersama Pak Prabowo’. Jadi gimana statusnya,” tegas Luhut dikutip Selasa (10/11/2026).
Terkait polemik ijazah yang dijadikan peluru utama oleh para anggota dewan, ia secara meyakinkan membantah tudingan miring tersebut. Gibran menurutnya mengantongi ijazah setingkat sekolah menengah atas yang sah dan diakui.
Luhut, sebagai perbandingan nyata, mencontohkan keponakannya yang bernama Sansa. Ia mengklaim keponakannya menempuh model pendidikan serupa dengan putra sulung Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Keponakan saya persis programnya seperti Pak Gibran, Sansa. Dia lulusan dari sepertiga program ini. Kemudian ambil S2 di ITB. Dalam bisnis, kayak gini kan banyak,” urainya.
Luhut sendiri mengimbau seluruh elite dan masyarakat untuk menekan ego sektoral serta menjauhkan diri dari kebencian dan dendam yang tak berkesudahan.
“Mungkin ada yang nggak setuju. Tapi nggak usah pro kiri kanan. Tapi kita berikan jernih lah. Apa kita mau bawa negeri ini untuk gontok-gontokan terus,” pintanya.
Adapun Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera baru saja mengklaim bahwa usulan hak Menyatakan pendapat telah resmi bergulir. Hal tersebut merupakan pintu masuk konstitusional menuju pemakzulan dari Gibran.
Mardani mengonfirmasi bahwa sudah ada lebih dari 25 anggota dewan yang membubuhkan tanda tangannya. Meski masih bersifat dukungan personal tanpa instruksi partai, penandatangan tersebut berasal dari lintas fraksi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru