BANDA ACEH – Aktivis/Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu melontarkan pujian setinggi langit atas keberanian dari Presiden Prabowo Subianto.Menurut Said Didu, Prabowo hanya satu-satunya kepala negara yang memiliki nyali untuk mengusik dan membongkar hegemoni kelompok oligarki “perampok negara” yang selama puluhan tahun menyandera kedaulatan ekonomi daru Indonesia.
Ia membeberkan betapa mengguritanya kekuatan oligarki saat ini. Ekspansi mereka tak lagi sebatas mengeruk sumber daya alam, melainkan telah mencaplok kawasan perkotaan yang strategis.
“Dulu mereka cuma ada di hutan. Mengambil tanah hutan, mengambil tambang. Sekarang sudah ada di kota mengambil semuanya,” beber Said Didu dikutip Senin (9/11/2026).
Said Didu menegaskan bahwa kelompok ini nyaris tak tersentuh oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Namun, dominasi absolut itu perlahan diruntuhkan di era pemerintahan saat ini.
“Saya mengalami enam presiden sebelumnya, tidak ada yang berani menyentuh mereka, oligarki perampok negara. Baru datang Prabowo berani menyentuh mereka. Hidup Prabowo!” serunya.
Bagi Said Didu, langkah berani pemerintahan saat ini adalah momentum emas bagi rakyat untuk merebut kembali kedaulatan negaranya. Ia mendesak agar seluruh elemen masyarakat bersatu melawan hegemoni tersebut.
Tak lupa, ia juga memberikan peringatan keras kepada para “penumpang gelap” atau kaki tangan oligarki yang saat ini masih bercokol di lingkaran Istana. Ia mendesak para penghubung tersebut untuk segera bertobat dan angkat kaki dari sekitar presiden jika tidak ingin berhadapan langsung dengan kemarahan rakyat.
Prabowo sendiri tengah diterpa polemik terkait dirinya menjadi korban penyadapan yang dilakukan oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.
Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru