BANDA ACEH -Desakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie agar pimpinan partai Politik di DPR segera bermusyawarah merespons tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditanggapi Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya.
“Saya mengapresiasi Prof. Jimly yang berbicara sebagai penjaga konstitusi. Ketika beliau mengingatkan putusan MK dan MA harus menjadi pegangan, itu suara akal sehat yang wajib didengar dan DPR tidak mungkin mengabaikan dua putusan itu,” ujar Indrajaya di Jakarta, Senin , 9 November 2026.
Polemik mengenai kedudukan hukum Wakil Presiden dipandang bukan lagi sebatas perdebatan dinamika politik semata, melainkan ujian atas penegakan hukum nasional.
“Jangan sampai konstitusi hanya menjadi macan kertas. Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen, tetapi harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai kewenangannya, termasuk DPR,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut menyoroti tiga persoalan hukum saling berkaitan yang melandasi tuntutan pemakzulan dan wajib menjadi bahan pertimbangan utama fraksi-fraksi di parlemen.
DPR diimbau untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances tanpa harus tersandera oleh kalkulasi politik kompromistis.
“Konsolidasi politik memang penting, tetapi jangan sampai terlalu lama sehingga menggerus kepercayaan publik. DPR harus berani mengambil langkah konstitusional karena bijaksana bukan berarti diam,” kata Indrajaya.
Ia memperingatkan para elite politik agar membaca eskalasi ketidakpercayaan publik (political distrust) yang tecermin dari maraknya aksi ketidakpuasan warga di berbagai daerah, seperti aksi penurun foto Wapres di Yogyakarta.
Pengalaman pahit gejolak politik reformasi 1998 diimbau untuk dijadikan pelajaran berharga agar krisis kepercayaan nasional tidak berulang.
“Ini menunjukkan adanya political distrust yang tidak boleh dianggap remeh. Jangan biarkan persoalan ini menggantung dan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar bagi bangsa,” ucapnya.
Indrajaya sependapat bahwa langkah musyawarah antarpimpinan partai politik di parlemen pada masa persidangan mendatang menjadi pintu masuk terbaik untuk mengurai kebuntuan hukum. Opsi pengunduran diri secara terhormat dinilai dapat menjadi solusi bermartabat untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Pengunduran diri secara terhormat dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian. Namun jika tidak ada langkah sukarela, DPR wajib mempertimbangkan penggunaan hak konstitusionalnya sesuai UUD 1945,” katanya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru