BANDA ACEH – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin mengubah wajah penegakan hukum di Indonesia. Dia menegaskan tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum, termasuk jenderal sekalipun.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda merespons penangkapan sejumlah jenderal dalam kasus dugaan penyadapan. Menurut dia, pengungkapan kasus tersebut menunjukkan komitmen Prabowo untuk memastikan hukum berlaku bagi siapa pun.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” ujar Syahganda dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).
Dia mengatakan Prabowo ingin mengingatkan para pejabat dan birokrat bahwa jabatan serta fasilitas yang mereka nikmati berasal dari rakyat. Karena itu, pemerintah harus memastikan kebijakannya berpihak kepada masyarakat.
Syahganda juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang disebutnya sebagai wujud keberpihakan Prabowo kepada rakyat. Program tersebut antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor pertanian, dia mengeklaim pemerintah telah memangkas ratusan aturan yang selama ini mempersulit petani, termasuk dalam memperoleh pupuk bersubsidi.
“Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani tembus 132, paling tinggi yang pernah ada,” imbuhnya.
Syahganda juga menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas dalam dua tahun pemerintahan Prabowo. Dia menambahkan produksi dan cadangan beras nasional kini berada pada posisi tertinggi.
Meski mengklaim sejumlah capaian tersebut, Syahganda mengingatkan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai. Dia menilai persatuan tetap menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan.
“Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” tegasnya
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru