BANDA ACEH – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) terus memunculkan polemik.
Di tengah belum adanya pengumuman resmi mengenai keseluruhan daftar sasaran penyadapan, sejumlah elite mulai menyatakan diri sebagai korban.
Namun, klaim tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk melepaskan diri dari dugaan keterkaitan dengan kelompok LSP.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection, Sutrisno Pangaribuan, mengingatkan para elite agar tidak buru-buru mencuci tangan dengan memosisikan diri sebagai korban, terlebih mereka yang sebelumnya diketahui akrab dengan LSP.
Menurut Sutrisno, tercantum dalam daftar sasaran penyadapan tidak otomatis membuktikan seseorang bersih dari kemungkinan keterlibatan dalam kelompok yang diduga menjalankan operasi tersebut. Sebaliknya, nama yang tidak tercantum juga tidak serta-merta menunjukkan seseorang terbebas dari dugaan keterkaitan.
“Saya kira para elite yang mengaku namanya ada dalam daftar 6K tidak perlu buru-buru “cuci tangan” memposisikan diri sebagai korban, padahal sebelumnya akrab dengan LSP,” paparnya kepada Monitorindonesia.com, Minggu (8/11/2026).
Sutrisno menegaskan bahwa Bareskrim Polri harus mengungkap bagaimana kelompok LSP menentukan pihak-pihak yang menjadi target penyadapan ilegal.
“Komplotan LSP dalam memilih dan memilah target yang disadap secara ilegal masih harus dibongkar oleh Bareskrim Polri,” kata Sutrisno.
Sorotan terhadap daftar 6K atau lebih dari 6.000 nomor telepon sebelumnya juga disampaikan Politisi Senior Akbar Faizal. Ia menyatakan ribuan nomor tersebut masuk dalam daftar sasaran dugaan penyadapan ilegal yang menyeret LSP.
Akbar Faizal mengaku namanya turut tercantum dalam dokumen tersebut. Selain dirinya, sejumlah tokoh publik disebut masuk daftar, di antaranya akademisi hukum tata negara Feri Amsari, akademisi hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Mochtar, serta pejabat internal Polri Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti yang menjabat Kabagintelkam Polri.
“Sampai pejabat kepolisian juga kena sadap, kurang ajar sekali,” ujar Akbar Faizal, Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, daftar tersebut telah disusun dalam dokumen tebal yang berisi nama, nomor telepon, serta jabatan atau profesi masing-masing pihak yang disebut menjadi sasaran.
Akbar Faizal juga menyoroti tidak adanya nama yang berasal dari keluarga maupun orang-orang dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar yang diklaimnya telah ia amati.
“Tak satupun keluarga Jokowi dan kroni-kroninya yang masuk daftar ini,” katanya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru