Tim tersebut, kata dia, perlu melibatkan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Tim tersebut melibatkan Polri, BIN, BSSN, Komnas HAM, Kejagung, KPK, PPATK. TIGPF bekerja untuk mengungkap motif dan tujuan, korban, serta aliran dana dalam pengadaan peralatan dan dana operasional penyadapan ilegal komplotan LSP,” tegasnya.
Sutrisno menilai penanganan perkara oleh Bareskrim Polri belum menunjukkan pengungkapan yang menyeluruh. Ia mengingatkan, lambannya proses penanganan dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat untuk mengaburkan perkara maupun menghilangkan barang bukti.
Kondisi tersebut juga berpotensi memperluas peredaran informasi yang belum terverifikasi di tengah masyarakat. Berbagai kabar liar dan hoaks yang muncul dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap Polri dan pemerintah.
Menurut Sutrisno, pembentukan TIGPF menjadi penting agar pengungkapan dugaan penyadapan ilegal tidak berhenti pada daftar nama yang beredar. Tim independen diharapkan dapat menelusuri motif, aktor, mekanisme, serta aliran dana yang berkaitan dengan operasi tersebut.
Ia berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah untuk membentuk tim independen tersebut. Sutrisno menyebut, di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, pemerintah juga harus memastikan persoalan dugaan penyadapan ilegal ditangani secara serius dan transparan.
“Tingginya harga bahan- bahan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi persoalan lain yang harus dijawab pemerintah. Maka TIGPF diharapkan dapat mempercepat pembongkaran kasus penyadapan ilegal komplotan LSP,” pungkas Sutrisno
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru