BANDA ACEH- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memperlihatkan dokumen ijazahnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Hal itu menjadi perhatian dalam dinamika komunikasi Politik. Namun, tindakan tersebut belum tentu menghasilkan penilaian yang sama di tengah masyarakat.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai respons masyarakat terhadap penampilan Jokowi di persidangan sangat dipengaruhi oleh sikap dan pandangan politik yang telah terbentuk sebelumnya.
“Bila sikap awal publik terhadap Jokowi positif, maka komunikasi yang dibangun Jokowi selama di persidangan akan dapat mempengaruhi persepsi publik yang juga positif. Sebaliknya, bila sikap awal publik terhadap Jokowi sudah negatif, maka apa pun komunikasi yang dibangun Jokowi di persidangan akan melahirkan persepsi yang juga negatif,” ujar Jamiluddin.
Menurutnya, perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik seorang tokoh tidak selalu diterima secara seragam oleh masyarakat.
Jamiluddin menjelaskan, selama persidangan Jokowi memperlihatkan komunikasi verbal dan nonverbal yang relatif terkendali. Mantan presiden tersebut dinilai mampu menjaga intonasi dan pembawaannya ketika menjawab berbagai pertanyaan.
“Penggunaan intonasi dan nada bicara Jokowi cenderung datar, tenang, dan tidak menunjukkan fluktuasi emosi yang tinggi, tidak meledak-ledak ataupun defensif berlebihan,” jelasnya.
Selain pembawaan yang tenang, Jamiluddin juga menyoroti tindakan Jokowi yang meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan langsung dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 kepada pengunjung persidangan.
Ia menilai tindakan tersebut menjadi bagian dari komunikasi visual yang dapat membentuk persepsi mengenai kesiapan Jokowi menghadapi proses hukum.
Jamiluddin juga melihat sikap Jokowi yang mengikuti persidangan secara tertib sebagai upaya menampilkan dirinya sebagai warga negara yang menghormati prosedur hukum.
“Jokowi ingin menunjukkan sebagai warga negara kebanyakan yang patuh dan taat aturan. Jokowi tidak menunjukkan layaknya mantan presiden,” katanya.
Meski demikian, Jamiluddin menilai penampilan tersebut juga dapat dibaca sebagai strategi komunikasi untuk membangun citra. Dampaknya tetap bergantung pada cara masyarakat memaknai tindakan Jokowi.
Sementara itu, akademisi Universitas Airlangga (Unair), Dr. Suko Widodo, menilai polemik ijazah Jokowi tidak lagi sebatas persoalan administratif, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan politik.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru