Skandal Penyadapan, Pengamat: Ada Indikasi Kudeta dari Wapres Gibran

BANDA ACEH – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, membuka persoalan serius tentang penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Kasus ini tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan instrumen intelijen untuk kepentingan Politik dan perebutan pengaruh di lingkar kekuasaan.‎Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa prosedur hukum yang semestinya. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha. Dugaan praktik tersebut berlangsung dalam kurun 2025–2026.

‎Persoalan semakin serius karena muncul dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga diakses tanpa verifikasi dan dokumen permohonan penyidikan yang sah.

‎Bahkan, terdapat dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan. Jika terbukti, perkara ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan teknologi intelijen dan pertanggungjawaban aparat.

‎

‎Head of Politics & Democracy Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menilai kasus tersebut perlu dibaca lebih luas dari sekadar pelanggaran internal kepolisian. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting negara harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya kepentingan politik di balik penggunaan instrumen pengawasan negara.

‎Ia juga menyoroti munculnya indikasi agenda politik tersembunyi yang berpotensi mengarah pada upaya menggoyang posisi strategis dalam konfigurasi kekuasaan Presiden Prabowo.

‎”Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa nama Gibran tidak disebut dalam keterangan mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.” katanya Head of Politics & Democracy Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, Kamis (5/11/2026).

‎”Ketika Presiden, sejumlah pejabat, dan tokoh politik lainnya masuk dalam lingkup perkara, tidak adanya penjelasan mengenai posisi Wakil Presiden justru menimbulkan tanda tanya. Apakah Gibran memang tidak menjadi target, atau ada informasi lain yang belum diungkap kepada publik? Misalnya, ada agenda kudeta dari Wapres Gibran, ” kata Ahmad Fadli.

‎Situasi tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya agenda senyap untuk melemahkan posisi presiden, bahkan skenario politik terburuk yang berujung pada perubahan konfigurasi kepemimpinan nasional.

Banda Aceh

11.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

10.00 WIB

25 °C

Hujan Petir

Aceh Selatan

11.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

11.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

11.00 WIB

31 °C

Cerah

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Jambi

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Kalimantan Barat

10.00 WIB

28 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

13.00 WITA

34 °C

Hujan Petir

Kalimantan Timur

13.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

13.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Tengah

10.00 WIB

29 °C

Udara Kabur

Lampung

12.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

30 °C

Cerah

Palu

12.00 WITA

30 °C

Berawan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Riau

11.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

10.00 WIB

29 °C

Berawan

Sumatera Utara

10.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

11.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

10.00 WIB

28 °C

Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

12.00 WIB

38 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)