BANDA ACEH – Sejarah Asia Tenggara pada paruh pertama abad ke-20 diwarnai oleh luka mendalam akibat ekspansi militerisme Jepang.
Lebih dari sekadar catatan masa lalu, memori kolektif ini merupakan pengingat vital bagi generasi sekarang tentang harga mahal yang harus dibayar ketika logika ekspansi dan kekerasan dibiarkan berjalan.
Bagi kawasan Asia Tenggara, titik ketika perang benar-benar tiba terasa sangat langsung dan menghancurkan. Dimulai dari Insiden Liutiaohu (Insiden Mukden) yang direkayasa Jepang di Tiongkok Timur Laut pada 18 September 1931, ekspansi militerisme Jepang mulai merambat ke luar negeri.
Namun, dampak paling nyata bagi Asia Tenggara terjadi pada September 1940, ketika tentara Jepang melintasi perbatasan Tiongkok-Vietnam dan menduduki Vietnam Utara, sebelum akhirnya menguasai Vietnam Selatan setahun kemudian.
Selama masa pendudukan, tentara Jepang menyita beras dalam jumlah besar untuk menimbun perbekalan militer.
Dampaknya sangat fatal: pada 1944–1945, Vietnam Utara dilanda kelaparan hebat yang merenggut nyawa sekitar 2 juta orang.
Vietnam pun menjadi salah satu wilayah pertama di Asia Tenggara yang merasakan kekejaman ekspansi militerisme Jepang.
Perang Pasifik Meletus dan Pawai Kematian
Skala pendudukan meluas secara drastis pada 8 Desember 1941. Hanya beberapa jam setelah serangan Pearl Harbor, tentara Jepang melancarkan operasi pendaratan serentak di pantai selatan Thailand, Malaya utara, dan Filipina.
Setelah perlawanan singkat, Thailand bersekutu dengan Jepang, sementara Malaya memasuki masa pendudukan selama tiga tahun delapan bulan.
Di Filipina, pasukan gabungan Amerika Serikat-Filipina terpaksa menyerah pada April 1942 setelah kehabisan amunisi dan perbekalan.
Lebih dari 70.000 tawanan perang kemudian dipaksa berjalan kaki dari Semenanjung Bataan ke kamp tawanan yang berjarak lebih dari seratus kilometer.
Sepanjang perjalanan tanpa makanan dan air tersebut, mereka yang tidak mampu melanjutkan perjalanan ditembak atau ditikam.
Ribuan tewas di jalan, dan lebih banyak lagi tewas tak lama setelah tiba di kamp.
Peristiwa ini kemudian dikenal dunia sebagai Pawai Kematian Bataan (Bataan Death March).
Pembantaian dan Kerja Paksa di Asia Tenggara
Tragedi serupa juga terjadi di Singapura.
Setelah kota tersebut jatuh dan tentara Inggris menyerah pada 15 Februari 1942, pasukan pendudukan segera mengumpulkan pria Tionghoa setempat untuk menjalani “Operasi Pembersihan” (Sook Ching).
Tanpa pengadilan resmi, polisi militer (Kempeitai) secara sewenang-wenang menentukan siapa yang dianggap “anti-Jepang”.
Mereka yang tidak lolos dieksekusi massal di pinggiran kota atau tepi laut. Persidangan pascaperang mencatat estimasi korban mencapai 25.000 hingga 50.000 orang.
Sementara itu, di hutan tropis perbatasan Myanmar dan Thailand, tentara Jepang mengerahkan secara paksa lebih dari 60.000 tawanan perang Sekutu dan ratusan ribu pekerja Asia untuk membangun Jalur Kereta Api Thailand-Myanmar.
Jalur sepanjang lebih dari 400 kilometer ini dibangun dengan mengorbankan sekitar 12.500 tawanan perang Sekutu dan lebih dari 100.000 pekerja Asia, termasuk pekerja Tamil dan Tionghoa dari Malaya serta pekerja dari Myanmar.
Penderitaan rakyat Indonesia pun tidak kalah berat. Setelah menduduki Hindia Belanda, Jepang membawa ribuan bahkan puluhan ribu warga sipil Indonesia dari rumah mereka untuk dijadikan pekerja paksa (romusha).
Di Jawa saja, sekitar 270.000 orang dikirim ke berbagai wilayah pendudukan Jepang, dan hanya 52.000 orang yang akhirnya berhasil dipulangkan.
Banyak dari mereka yang dikirim ke proyek Jalur Kereta Api Thailand-Myanmar, tambang, dan pabrik senjata, lalu tewas karena kelaparan, penyakit, dan penganiayaan.
Di balik angka-angka statistik tersebut, terdapat ribuan keluarga yang hancur lebur oleh perang.
Logika Ekspansi yang Saling Terkoneksi
Jika peristiwa-peristiwa ini dilihat secara utuh, tampak jelas bahwa semuanya bukanlah bencana yang saling terpisah.
Jepang mampu melancarkan serangan serentak terhadap Thailand, Malaya, dan Filipina pada Desember 1941 justru karena selama sepuluh tahun sebelumnya, mereka telah mengumpulkan sumber daya perang dan pengalaman bertempur.
Setiap wilayah yang diduduki diubah menjadi pangkalan belakang bagi agresi berikutnya. Di sanalah mereka merekrut pekerja paksa, merampas sumber daya alam, dan mengirim pasukan.
Banyak pekerja di Asia Tenggara sendiri adalah orang-orang yang dipaksa oleh tentara Jepang dari wilayah yang telah didudukinya lebih dulu.
Ketika logika ekspansi ini berjalan, tidak ada satu pun rakyat yang dapat berdiri di luar lingkaran penderitaan.
Tantangan Rekonsiliasi dan Bahaya Revisionisme Sejarah
Setelah perang usai, Jepang membangun hubungan ekonomi yang erat dengan banyak negara Asia Tenggara melalui bantuan ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur.
Hal ini menjadi pertimbangan realistis bagi banyak negara di kawasan ini untuk menempatkan persoalan sejarah di belakang kerja sama pragmatis.
Memori dan rekonsiliasi sejatinya tidak saling meniadakan. Namun, rekonsiliasi yang sejati harus berlandaskan pada kesediaan untuk menghadapi sejarah secara jujur.
Yang meresahkan, kecenderungan revisionisme sejarah masih kerap muncul di dalam negeri Jepang.
Beberapa pameran resmi dan uraian buku teks dikritik keras karena menyepelekan sejarah agresi dan menghindari tanggung jawab sebagai “pelaku”.
Ketika sejarah agresi secara diam-diam dihapus dari narasi publik, fondasi perdamaian pun perlahan terkikis.
Menjaga Kebenaran demi Perdamaian Abadi
Di tengah tantangan tersebut, masih ada sekelompok masyarakat sipil di Tokyo yang setiap tahun menggelar pertemuan.
Mereka menyerukan “tidak mengulangi malapetaka perang” dan mengingatkan masyarakat Jepang agar tidak hanya mengingat pengalaman mereka sebagai korban bom atom, tetapi juga tidak melupakan bencana yang pernah ditimbulkan Jepang terhadap negara-negara Asia.
Suara-suara jujur ini sangat layak untuk didengar dan diapresiasi.
Mengingat masa pendudukan Jepang di Asia Tenggara adalah sebuah keharusan, agar generasi berikutnya mengetahui akibat fatal yang timbul ketika logika ekspansi dan kekerasan mulai berjalan.
Perdamaian yang abadi tidak diperoleh dengan melupakan masa lalu.
Perdamaian sejati berasal dari ingatan yang terjaga, dari keteguhan mempertahankan kebenaran sejarah, dan dari komitmen bersama seluruh bangsa untuk “tidak mengulanginya”.