2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Capaian dan Tantangan

Memasuki tahun ketiga, pemerintah menghadapi tantangan menerjemahkan program prioritas menjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, sekaligus menjaga disiplin fiskal, kualitas demokrasi, dan kepercayaan investor.

DUA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan Indonesia.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan ini menawarkan agenda besar: memperkuat ketahanan pangan dan energi, memperluas perlindungan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun, memasuki tahun ketiga, pertanyaan yang semakin relevan bukan hanya seberapa besar program pemerintah dijalankan, melainkan sejauh mana hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan program sosial, kondisi lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik kini menjadi bagian dari perdebatan mengenai keberhasilan dua tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran.

Sejumlah media nasional dan internasional menyoroti dua sisi dari periode ini: ambisi pemerintah dalam memperluas pembangunan dan besarnya pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Pertumbuhan ekonomi belum otomatis meningkatkan kesejahteraan

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan The Jakarta Post pada 20 Oktober 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan 5,45 persen pada semester pertama 2026.

Angka tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global, tetapi belum serta-merta menjawab persoalan pendapatan rumah tangga dan kesempatan kerja berkualitas.

Dalam laporan yang sama, analis yang diwawancarai The Jakarta Post menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya pekerjaan dengan upah yang memadai.

Stabilitas indikator makroekonomi akan lebih bermakna apabila masyarakat juga merasakan perbaikan daya beli dan kepastian penghasilan.

Bagi pemerintah, tantangannya adalah memperluas sumber pertumbuhan agar tidak hanya bertumpu pada belanja negara.

Investasi swasta, produktivitas industri, penguatan usaha mikro dan kecil, serta penciptaan lapangan kerja formal akan menentukan apakah pertumbuhan dapat bertahan dalam jangka panjang. ¹

Makan Bergizi Gratis dan perluasan program sosial

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda unggulan pemerintahan Prabowo.

Program ini diarahkan untuk membantu pemenuhan gizi anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, sekaligus membuka peluang kegiatan ekonomi di tingkat lokal melalui pengadaan bahan pangan dan operasional dapur.

ANTARA, dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran yang terbit pada 20 Oktober 2026, melaporkan bahwa hingga akhir September program tersebut telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat.

ANTARA juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi seiring meluasnya jaringan layanan.

Skala program yang besar menghadirkan kebutuhan tata kelola yang tidak kecil.

Keamanan pangan, standar gizi, transparansi anggaran, ketepatan sasaran, dan pemeriksaan kualitas layanan harus berjalan seiring dengan perluasan penerima manfaat.

Program sosial yang berhasil bukan semata-mata program dengan jumlah penerima terbanyak.

Keberhasilannya juga perlu diukur melalui dampak terhadap kesehatan dan gizi, kualitas pelaksanaan di lapangan, serta akuntabilitas penggunaan uang negara.

Sementara itu, Channel NewsAsia (CNA) dalam laporannya pada 20 Oktober 2026 menyoroti bahwa perluasan program makan gratis dan rencana kebijakan sosial lainnya memunculkan pertanyaan mengenai kesinambungan pembiayaan.

Pemerintah harus memastikan bahwa komitmen kesejahteraan dapat dipertahankan tanpa mengabaikan kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.^{2 3}

Disiplin fiskal menjadi kunci keberlanjutan

Berbagai program prioritas membutuhkan pembiayaan yang besar.

Karena itu, kemampuan pemerintah mengelola anggaran secara transparan dan terukur akan menjadi salah satu penentu keberhasilan pada tahun-tahun berikutnya.

CNA menyoroti perdebatan mengenai kebutuhan pembiayaan program sosial, termasuk usulan perluasan akses pendidikan tinggi, di tengah aturan defisit anggaran yang membatasi ruang fiskal pemerintah.

Kebijakan yang menjanjikan manfaat luas tetap membutuhkan perhitungan biaya, sumber pendanaan yang jelas, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga hasil yang dicapai dari setiap program.

Pengukuran berbasis hasil dapat membantu memastikan bahwa belanja publik benar-benar memperbaiki layanan dan tidak sekadar menambah besarnya pengeluaran negara.

Kepercayaan investor juga menjadi faktor penting. Kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, kualitas institusi, dan kredibilitas pengelolaan fiskal memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk menanamkan modal serta memperluas kegiatan ekonomi.

Kepercayaan publik dan kualitas demokrasi

Evaluasi dua tahun pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

The Jakarta Post pada 20 Oktober 2026 mengulas hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden sebesar 44,5 persen menjelang ulang tahun kedua pemerintahannya, turun dari 81,2 persen pada November 2025.

Angka survei tersebut merupakan gambaran pada periode dan metodologi tertentu, bukan ukuran tunggal untuk menilai seluruh kinerja pemerintahan.

Namun, penurunan itu patut menjadi perhatian karena persepsi publik dapat mencerminkan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari biaya hidup hingga penilaian atas program pemerintah.

Pada saat yang sama, laporan The Jakarta Post mengenai demonstrasi pada 20 Oktober 2026 mencatat adanya kritik dari mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan sosial, biaya hidup, pemberantasan korupsi, serta kebebasan sipil.

Aspirasi dan kritik publik merupakan bagian dari proses demokrasi. Respons pemerintah terhadap tuntutan tersebut—melalui dialog, transparansi, penegakan hukum, dan perbaikan kebijakan—akan turut menentukan kualitas hubungan antara negara dan warga.

Pembahasan mengenai tata kelola dan konstitusi juga muncul dalam tulisan opini Titi Anggraini di Media Indonesia pada 19 Oktober 2026.

Ia menekankan pentingnya kepatuhan pemerintah terhadap batas-batas konstitusi dan putusan pengadilan.

Pandangan tersebut merupakan analisis penulis dan perlu dibaca sebagai bagian dari perdebatan publik mengenai kualitas demokrasi serta akuntabilitas kekuasaan. ^{4 5 6}

Kebakaran hutan dan lahan menguji kapasitas pemerintah

Persoalan lingkungan juga menjadi ujian serius. The Jakarta Post melaporkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia memicu kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat serta menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas udara, termasuk dampak lintas batas ke negara tetangga.

Masalah ini tidak cukup ditangani melalui pemadaman ketika api telah meluas.

Pencegahan harus mencakup pengawasan kawasan rawan, perlindungan lahan gambut, penegakan hukum terhadap pembakaran ilegal, kesiapan petugas, dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kebakaran yang berulang menunjukkan pentingnya mengukur keberhasilan melalui penurunan luas area terbakar, kecepatan respons, kualitas udara, dan konsistensi penegakan hukum.

Bagi masyarakat yang terdampak, keberhasilan kebijakan lingkungan terasa melalui udara yang lebih bersih, sekolah yang tetap dapat beroperasi, dan berkurangnya risiko kesehatan.

Diplomasi aktif perlu menghasilkan manfaat nyata

Dalam hubungan luar negeri, pemerintahan Prabowo berupaya memperluas peran Indonesia di forum internasional dan membangun hubungan dengan beragam mitra.

Namun, aktivitas diplomatik yang tinggi perlu diikuti arah kebijakan yang jelas dan manfaat yang dapat diukur bagi kepentingan nasional.

Dalam analisis yang diterbitkan pada 21 Oktober 2026, The Jakarta Post mengulas pertanyaan mengenai konsistensi strategi diplomasi Indonesia, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan mengubah keterlibatan internasional menjadi hasil jangka panjang.

Analisis tersebut juga menempatkan kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks persaingan kekuatan besar dan ketidakpastian geopolitik.

Bagi Indonesia, prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap membutuhkan pelaksanaan yang konsisten: menjaga ruang diplomasi, melindungi kepentingan nasional, memperkuat kerja sama ekonomi, dan memastikan bahwa keputusan internasional selaras dengan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. ⁷

Tahun ketiga harus menjadi fase pembuktian

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan besarnya ambisi untuk memperluas program sosial, memperkuat ketahanan nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan ketahanan, sementara program prioritas telah mencapai skala pelaksanaan yang luas.

Namun, laporan berbagai media juga menunjukkan bahwa tantangan penting masih menunggu penyelesaian: memastikan pertumbuhan diterjemahkan menjadi pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, menjaga keamanan dan kualitas program sosial, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, memperkuat penanganan bencana lingkungan, serta merawat kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.

Tahun ketiga seharusnya menjadi fase pembuktian. Pemerintah perlu memperlihatkan hasil yang terukur, membuka ruang evaluasi independen, menindaklanjuti kritik secara substantif, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang sepadan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya banyaknya program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan.

Ukuran terpentingnya adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, kesempatan ekonomi semakin terbuka, pelayanan publik semakin berkualitas, dan institusi negara semakin dipercaya.

Catatan redaksi: Laporan ini merupakan sintesis dan analisis berdasarkan laporan media arus utama nasional dan internasional yang dirangkum Redaksi Harian Aceh Indonesia, bukan kutipan langsung atau reproduksi artikel sumber.

1. The Jakarta Post, “Economy strong on paper, but people struggling”[↩]
2. ANTARA, “Evaluating two years of Prabowo-Gibran: execution and oversight”[↩]
3. CNA, “Indonesian President Prabowo marks 2 years in office with economic gains, but challenges loom”[↩]
4. The Jakarta Post, “Prabowo begins third year with tighter grip as public support slips”[↩]
5. The Jakarta Post, “Growing discontent spills into streets as Prabowo marks two years in office”[↩]
6. Media Indonesia, “2 Tahun Pemerintahan Prabowo dan Nasib RUU Pemilu”[↩]
7. The Jakarta Post, “Strategic constraints still cloud Prabowo’s global ambitions”[↩]

Banda Aceh

05.00 WIB

25 °C

Cerah

Jakarta Pusat

05.00 WIB

26 °C

Berawan

Kalimantan Tengah

04.00 WIB

24 °C

Kabut/Asap

Palembang

04.00 WIB

26 °C

Udara Kabur

Palu

05.00 WITA

23 °C

Udara Kabur

Pangkal Pinang

05.00 WIB

25 °C

Cerah

Pekanbaru

05.00 WIB

24 °C

Cerah Berawan

Tapaktuan

05.00 WIB

25 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

04.00 WIB

21 °C

Cerah Berawan

Sumatera Utara

05.00 WIB

24 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

04.00 WIB

23 °C

Udara Kabur

Kota Langsa

05.00 WIB

24 °C

Berawan

Kalimantan Barat

04.00 WIB

24 °C

Udara Kabur

Kalimantan Selatan

06.00 WITA

22 °C

Udara Kabur

Kalimantan Timur

05.00 WITA

25 °C

Cerah

Kalimantan Utara

06.00 WITA

25 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)