BANDA ACEH – Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Dkk diduga berkaitan dengan upaya memantau sikap dan langkah kepala negara terkait persoalan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Tokoh pergerakan dan pro demokrasi, Andrianto Andri menilai, dugaan penyadapan tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan Politik dinasti yang selama ini menjadi sorotan publik. Ia menyebut tindakan itu sebagai instrumen yang mencederai institusi Polri sebagai alat negara.
“Peristiwa penyadapan ini merupakan sebuah instrumen yang sangat mencederai Bhayangkara Polri sebagai alat negara,” kata Andrianto kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Andrianto mengklaim, selama era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, khususnya periode kedua ketika Polri dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), kepolisian telah dijadikan alat kekuasaan.
“Selama ini terutama di era Jokowi, terutama periode kedua ketika Polri dipimpin oleh Sigit sangat terlihat politik menjadi alat kekuasaan,” ujarnya.
Menurut Andrianto, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang memisahkan Polri dari ABRI.
“Seharusnya Polri sudah menjadi instrumen sipil. Alat kekuatan yang di luar domain kekuasaan tetapi LSP terutama menjadikan Polri alat kekuasaan,” tutur Andrianto.
Andrianto kemudian menjelaskan alasannya mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Prabowo dengan persoalan ijazah Gibran.
Menurut dia, isu ijazah Gibran yang kembali mencuat pada 2026 diduga menjadi salah satu latar belakang munculnya upaya memantau sikap Presiden Prabowo.
“Beranjak ke tahun 2026 soal isu ijazah Gibran ditanyakan dan ditagih semakin mencuat, ini yang menjadi dasar Jokowi perlu untuk memata-matai apa tindakan sikap Presiden Prabowo terhadap persoalan ini,” bebernya.
Ia mengklaim, penyadapan tersebut dilakukan untuk mengetahui sikap dan langkah yang akan diambil Prabowo dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Tidak mungkin melakukan penyadapan tanpa maksud-maksud tertentu, tidak lain mengorek sikap dan tindakan apa yang akan dilakukan Prabowo terhadap persoalan yang krusial ini dalam kasus Gibran,” terang Andrianto.
Lebih lanjut, Andrianto mengaku yakin terdapat aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut.
“Kami yakin pasti ada aktor intelektualnya di kasus penyadapan ini,” tegasnya.
Ia kemudian menyinggung struktur komando Polri dan hubungan kepemimpinan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi.
“Polri ada dua atasan yaitu Presiden Prabowo, yang kedua LSP gelap mata yaitu kepada mantan Presiden yang telah mengangkat dirinya sebagai Kapolri,” jelas Andrianto.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru