ASUNCIÓN – Paraguay diguncang krisis perbankan serius setelah Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan digital terbesar di negara Amerika Selatan tersebut, dihentikan operasionalnya oleh Bank Sentral Paraguay.
Keputusan itu membuat jutaan nasabah kehilangan akses sementara terhadap tabungan mereka, memicu kepanikan, antrean panjang di kantor bank, hingga demonstrasi yang berujung bentrokan dengan aparat keamanan.
Situasi semakin memanas setelah masyarakat turun ke jalan menuntut pengembalian uang mereka. Sejumlah demonstran bahkan membakar simbol Presiden Santiago Peña di sekitar gedung Kongres. Aparat kepolisian dilaporkan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang mendesak pemerintah bertanggung jawab atas krisis tersebut.
Berdasarkan laporan Associated Press (AP) yang diterbitkan 3 November 2026 dan diperbarui dalam pemberitaan internasional pada 5–6 November 2026, Ueno Bank memiliki sekitar tiga juta nasabah atau setara dengan 60 persen penduduk dewasa Paraguay. Jumlah tersebut memperlihatkan besarnya dampak ketika lembaga keuangan itu tiba-tiba tidak dapat menjalankan pelayanan normal.
Persoalan bermula ketika Bank Sentral Paraguay menemukan masalah serius pada kondisi permodalan Ueno Bank. Rasio solvabilitas bank tersebut dilaporkan merosot hingga berada di bawah separuh ambang batas minimum yang diwajibkan oleh regulasi. Otoritas kemudian mengambil alih pengelolaan bank untuk mengamankan aset dan mengupayakan perlindungan terhadap para deposan.
Pemeriksaan regulator juga mengungkap dugaan penyaluran kredit berlebihan kepada sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pemegang kendali Ueno Bank, Grupo Vázquez.
Selain itu, penyidik menyoroti dugaan pencatatan sejumlah pengeluaran secara tidak semestinya sebagai aset perusahaan.
Krisis tersebut bukan hanya menyangkut simpanan masyarakat. Ueno Bank dilaporkan mengelola dana publik sekitar 800 juta hingga 850 juta dolar AS, termasuk sekitar 380 juta dolar AS yang berasal dari dana pensiun dan kesehatan negara. Kondisi ini memperluas persoalan menjadi perkara serius yang menyangkut pengelolaan keuangan publik dan pengawasan perbankan.
Dampak penutupan layanan langsung dirasakan masyarakat. Nasabah tidak dapat mengakses aplikasi perbankan, melakukan transfer, maupun menarik uang seperti biasanya.
Sejumlah warga mendatangi kantor-kantor cabang untuk meminta kepastian mengenai nasib tabungan mereka, sementara aparat berjaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi kericuhan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, otoritas Paraguay menyatakan bahwa sebagian besar simpanan nasabah memiliki perlindungan melalui skema penjaminan deposito. Dana jaminan diperkirakan dapat melindungi sekitar 97 persen deposan secara penuh, dengan batas maksimal 228,3 juta guarani atau sekitar 38.000 dolar AS per nasabah.
Namun, nasabah dengan simpanan di atas batas tersebut masih menghadapi ketidakpastian mengenai pengembalian seluruh dananya.
Krisis keuangan itu kemudian menyeret Presiden Santiago Peña ke pusaran persoalan politik. Hubungan masa lalunya dengan kelompok usaha yang mengendalikan Ueno Bank menjadi sorotan, terutama karena Peña pernah memiliki saham di Grupo Vázquez hingga Maret 2025. Ia juga pernah menunjuk Carlos Carvallo, mantan pimpinan perusahaan pendahulu Ueno, untuk memimpin Bank Sentral Paraguay.
Keterkaitan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai independensi pengawasan perbankan dan kemungkinan konflik kepentingan. Meski demikian, dugaan pelanggaran maupun keterlibatan pribadi Peña masih menjadi bagian dari pemeriksaan dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
Tekanan terhadap pemerintahan semakin besar setelah sejumlah anggota parlemen mengajukan proses pemakzulan. Dukungan terhadap Peña bahkan melemah di lingkungan Partai Colorado, partai politik yang selama ini menjadi kekuatan utama pemerintahannya.
Pada Kamis, 5 November 2026, Peña mengumumkan pengunduran dirinya melalui media sosial X. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat apabila selama menjalankan pemerintahan terdapat kegagalan dalam memenuhi kepercayaan publik. Ia juga menyatakan tidak pernah berniat mengkhianati kepercayaan rakyat Paraguay.
Namun, pengumuman tersebut tidak serta-merta mengakhiri krisis politik. Majelis Rendah Paraguay secara bulat menyetujui usulan pemakzulan yang didukung 78 anggota parlemen yang hadir. Kedua kamar parlemen kemudian tidak menerima tawaran pengunduran diri Peña dan memilih melanjutkan proses politik untuk menentukan nasib kepresidenannya.
Kejaksaan Agung Paraguay juga memerintahkan tiga penyelidikan pidana terkait perkara Ueno Bank. Pemeriksaan mencakup pengawasan pemerintah terhadap lembaga keuangan tersebut, penanganan kegagalan operasional bank, serta penempatan dana publik di dalamnya. Peña menyatakan akan bekerja sama dengan proses penyelidikan.
Sementara itu, aparat penegak hukum telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap delapan petinggi Ueno Bank. Sejumlah pejabat bank juga telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kepercayaan dan tindak pidana lainnya.
Peristiwa di Paraguay menjadi peringatan keras bahwa pertumbuhan industri keuangan digital tidak selalu menjamin keamanan dana masyarakat. Ketika pengawasan, tata kelola, dan pengelolaan risiko bermasalah, dampaknya dapat menjalar jauh melampaui perusahaan yang bersangkutan, bahkan mengguncang stabilitas pemerintahan.
Bukan pandemi siber
Di tengah beredarnya video kerusuhan Paraguay dengan narasi yang mengaitkannya pada kemungkinan “pandemi siber”, penting untuk membedakan fakta dan spekulasi.
Hingga pemberitaan 6 November 2026, sumber-sumber internasional yang menjadi rujukan tidak menyatakan bahwa krisis tersebut disebabkan oleh serangan siber terkoordinasi.
Persoalan utama yang teridentifikasi adalah krisis solvabilitas Ueno Bank, dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit, serta persoalan pengawasan dan pengelolaan dana publik.
Karena itu, menyebut peristiwa tersebut sebagai pandemi siber tanpa bukti teknis dan hasil investigasi merupakan kesimpulan yang terlalu dini.
Krisis Paraguay kini menjadi ujian besar bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan digital. Ketika jutaan orang tidak dapat mengakses uang hasil kerja mereka, persoalannya bukan lagi sekadar kegagalan sebuah bank, melainkan juga pertanggungjawaban negara dalam melindungi hak ekonomi masyarakat.(*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru