BANDA ACEH – Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan itu, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Sejumlah tokoh Politik turut menyoroti putusan tersebut. Bahkan, muncul desakan agar Gibran secara sukarela mengundurkan diri hingga wacana penggunaan mekanisme politik di DPR untuk menindaklanjutinya.
Hasto Sebut Legitimasi Kepemimpinan Gibran Cacat
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai Gibran telah kehilangan legitimasi moral maupun konstitusional sebagai pemimpin nasional.
Menurut Hasto, ada tiga catatan mendasar yang menjadi pijakan sikap PDIP dalam memandang persoalan legitimasi kepemimpinan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
“Bagi PDI Perjuangan, sejak awal kami sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum,” ujar Hasto di Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (7/11/2026).
Catatan kedua, lanjut Hasto, berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pilkada yang dinilai banyak diwarnai intervensi aparat serta penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Sementara itu, catatan ketiga menyangkut dugaan rekayasa regulasi teknis pemilu terkait pemenuhan syarat minimal pendidikan.
“Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat, sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Berdasarkan tiga catatan tersebut, Hasto menyimpulkan bahwa status kepemimpinan Gibran sudah bermasalah sejak proses pencalonan.
“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata kan tidak dipenuhi,” tegas Hasto.
Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP terus menjalin dialog politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI.
Menurutnya, parlemen perlu mengambil langkah politik konkret untuk merespons persoalan tersebut.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru