Jangan Buru-buru Simpulkan Jokowi Aktor Penyadapan

BANDA ACEH – Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam meminta penyidik Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Menurutnya, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada pelaku teknis, tetapi harus menelusuri siapa yang memerintahkan dan berkepentingan di balik operasi tersebut.

Saiful mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi sebagai aktor utama penyadapan. Namun, kemungkinan keterlibatan Jokowi juga tidak boleh ditutup begitu saja sebelum seluruh fakta terungkap.

“Jadi, posisi saya jelas, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa aktor penyadapan adalah Jokowi, tetapi jangan pula menutup kemungkinan tersebut sebelum seluruh fakta diperiksa. Semua pihak yang memiliki keterkaitan harus terbuka terhadap proses pengungkapan yang objektif dan berdasarkan bukti,” kata Saiful kepada RMOL, Senin, 9 November 2026.

Menurut Saiful, dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya, pertanyaan paling mendasar bukan sekadar siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang memberikan perintah, siapa yang berkepentingan, dan untuk tujuan apa penyadapan dilakukan.

Ia menilai, penyidik harus mengungkap motif penyadapan, apakah berkaitan dengan penegakan hukum, kepentingan intelijen negara, agenda politik, atau justru kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Apabila penyadapan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan dan tujuan yang dibenarkan hukum, tentu penilaiannya akan berbeda dengan penyadapan yang dilakukan secara ilegal untuk mengawasi, menekan, mengendalikan, atau menjatuhkan pihak tertentu,” ujarnya.

Saiful menegaskan, nama seseorang yang muncul dalam analisis politik tidak otomatis menjadikannya sebagai pihak yang terlibat, apalagi sebagai pemberi perintah. Sebaliknya, tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dari pemeriksaan hanya karena memiliki posisi, pengaruh, atau kedekatan dengan kekuasaan.

“Keterbukaan terhadap kemungkinan bukan berarti membenarkan tuduhan tanpa bukti. Nama seseorang yang muncul dalam analisis politik tidak otomatis menjadikannya sebagai pihak yang terlibat, apalagi sebagai pihak yang memberikan perintah. Sebaliknya, tidak boleh pula ada pihak yang secara otomatis dikecualikan dari pemeriksaan hanya karena memiliki posisi, pengaruh, atau kedekatan dengan kekuasaan,” tegasnya.

Banda Aceh

11.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Aceh Selatan

10.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Tenggara

10.00 WIB

25 °C

Berawan

Bali

11.00 WITA

30 °C

Cerah

Banten

10.00 WIB

30 °C

Berawan

Bengkulu

10.00 WIB

30 °C

Berawan

DI Yogyakarta

10.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

11.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

11.00 WIB

31 °C

Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Selatan

12.00 WITA

33 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

12.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

12.00 WITA

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Lampung

11.00 WIB

29 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Palu

11.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Pangkal Pinang

11.00 WIB

30 °C

Berawan

Riau

10.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Sumatera Utara

11.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

11.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

30 °C

Berawan

Kepulauan Riau

11.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

11.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

11.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

11.00 WIB

35 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)