Jangan Buru-buru Simpulkan Jokowi Aktor Penyadapan

Lebih jauh, Saiful mengingatkan bahwa pelaksana penyadapan di lapangan belum tentu merupakan pihak yang memiliki kepentingan terbesar terhadap hasil operasi. Bisa saja mereka hanya menjalankan instruksi, sementara perencanaan dan pengendalian berada di tangan pihak lain.

Karena itu, penyidik diminta menelusuri rantai komando, sumber perintah, aliran informasi, pihak yang menerima hasil penyadapan, hingga siapa yang memperoleh keuntungan dari informasi tersebut.

“Harus ditelusuri pula rantai komando, sumber perintah, aliran informasi, pihak yang menerima hasil penyadapan, serta siapa yang kemudian memperoleh keuntungan dari informasi tersebut,” ungkapnya.

Saiful kemudian mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang berada di balik operasi penyadapan tersebut. Menurutnya, pengungkapan penerima manfaat dan pengendali operasi sama pentingnya dengan mengungkap para pelaku yang menjalankan penyadapan.

“Pertanyaan yang menurut saya sangat penting adalah siapa sesungguhnya tuan di balik penyadapan ini? Siapa yang membutuhkan informasi tersebut, siapa yang memanfaatkan hasilnya, dan siapa yang memiliki kepentingan agar informasi tertentu dapat diperoleh melalui penyadapan?” kata Saiful.

Dari perspektif hukum tata negara, Saiful menilai dugaan penyadapan ilegal juga menyangkut persoalan batas penggunaan kekuasaan negara. Apabila dilakukan tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah, penyadapan bukan semata-mata pelanggaran privasi, melainkan berpotensi menjadi instrumen untuk mengawasi dan menekan pihak tertentu.

“Setiap penggunaan kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Negara hukum tidak boleh membiarkan instrumen kekuasaan bekerja tanpa kontrol, apalagi apabila instrumen tersebut berpotensi digunakan untuk mengawasi atau menekan pihak-pihak yang dianggap berseberangan,” paparnya.

Saiful meminta aparat penegak hukum membuka perkara tersebut secara transparan dan menyeluruh. Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban tanpa melihat jabatan, kedudukan, pengaruh, maupun afiliasi politik.

Ia juga mengingatkan agar jangan sampai hanya pelaksana di lapangan yang dikorbankan, sementara pihak yang memerintahkan dan menikmati hasil operasi justru tidak tersentuh hukum.

“Jangan hanya bongkar siapa yang menyadap, tetapi bongkar siapa yang menyuruh, siapa yang berkepentingan, siapa yang menikmati hasilnya, dan siapa sesungguhnya tuan di balik penyadapan tersebut. Sebab, mengungkap pelaksana tanpa mengungkap aktor intelektualnya sama saja dengan membongkar kulit persoalan, tetapi membiarkan substansi persoalannya tetap tersembunyi,” pungkas Saiful. 

Banda Aceh

11.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

10.00 WIB

25 °C

Berawan

Bali

11.00 WITA

30 °C

Cerah

Banten

10.00 WIB

30 °C

Berawan

Bengkulu

10.00 WIB

30 °C

Berawan

DI Yogyakarta

10.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

11.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

11.00 WIB

31 °C

Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Selatan

12.00 WITA

33 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

12.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

12.00 WITA

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Lampung

11.00 WIB

29 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Palu

11.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Pangkal Pinang

11.00 WIB

30 °C

Berawan

Riau

10.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Sumatera Utara

11.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

11.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

30 °C

Berawan

Kepulauan Riau

11.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

11.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

11.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

11.00 WIB

35 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)