BANDA ACEH — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdalih soal kerja sama publikasi bernilai miliaran rupiah dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan dalam ekosistem bisnis pesohor Raffi Ahmad.
KKP menyatakan, pelibatan influencer dan kreator konten merupakan bagian dari strategi komunikasi publik untuk menjangkau masyarakat secara nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah belanja publikasi KKP melalui perusahaan milik Raffi Ahmad itu menjadi sorotan publik. Kementerian mengakui kritik dan masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut.
“Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian keterangan resmi KKP, Selasa (10/11/2026).
KKP beralasan, publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas pokok kementerian untuk menyampaikan kebijakan strategis, program prioritas, hingga capaian kinerja kepada masyarakat.
Untuk itu, KKP mengklaim menerapkan strategi komunikasi multi platform. Skema tersebut tidak hanya mengandalkan influencer atau kreator konten digital, tetapi juga memanfaatkan media cetak, televisi, media digital, serta kanal komunikasi resmi pemerintah.
Kementerian juga menyebut, pemilihan mitra publikasi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens (engagement rate), luas jangkauan komunikasi, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
“Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif,” jelas KKP.
KKP turut menegaskan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda,” sambungnya.
Meski telah memberikan penjelasan mengenai strategi komunikasi, KKP belum menguraikan secara terperinci nilai kontrak, rincian pekerjaan, keluaran publikasi, serta dasar perhitungan anggaran kerja sama dengan PT Rans Animasi Indonesia dalam keterangan tersebut.
Sementara, hingga berita ini diterbitkan, Raffi Ahmad belum merespon kepada Monitorindonesia.com terkait sorotan publik tersebut.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru