UTUSAN khusus presiden untuk iklim dan energi, Hashim Djojohadikusumo, membawa oleh-oleh dana hibah baru sebesar US$100 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun dari Norwegia atas keberhasilannya dalam mengurangi emisi karbon dan deforestasi pada periode 2021-2023 melalui mekanisme kontribusi berbasis hasil (RBC) selama COP31 di Turki.
Daftar Isi
Kemitraan dengan Norwegia yang sudah berjalan 16 tahun, menurut Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia Sigrun Aasland semakin menguatkan komitmen kedua negara, dimana Indonesia berkomitmen melindungi hutan, sedangkan Norwegia memberikan pembayaran berdasarkan hasil yang dicapai Indonesia, salah satunya keberhasilan dalam pengurangan emisi karbon dan deforestasi yang saat ini berada di antara angka terendah dalam sejarah.
Kerja sama ini kembali terjalin dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026.
Selain Hasyim, turut hadir adalah Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wamenhut Rohmat Marzuki dan Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia Sigrun Aasland.
Jumhur Hidayat mengatakan, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Forestry and Other Land Use (FOLU) menjadi salah satu sektor sentral dalam upaya pengurangan emisi.
Langkah yang dilakukan meliputi pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan lahan gambut dan mangrove, restorasi ekosistem, hingga pencegahan kebakaran hutan.
Hasyim mengatakan jika Norwegia mengakui pencapaian Indonesia tersebut melalui kontribusi berbasis hasil, serta mendukung implementasi lebih lanjut itu artinya dunia internasional pun menganggap Indonesia ada dan berharga.
Melalui mekanisme yang sama Result-Based Contribution (RBC) atau skema pembayaran berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP), Norwegia sebelumnya telah memberikan hingga US$216 juta untuk Indonesia sebagai pengakuan atas keberhasilan Indonesia mengurangi emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Forestry and Other Land Use (FOLU) (antaranews,13-11-2026).
Aasland menganggap insentif tersebut sebagai mekanisme penting untuk mendorong lebih banyak negara melestarikan kawasan hutannya.
Ia berharap hibah baru ini akan mendukung upaya Indonesia dalam menjadikan hutan dan lahan sebagai penyerap karbon alami.
Ia juga menyoroti komitmen Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat dalam empat tahun ke depan sebagai langkah penting untuk memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam melindungi hutan dan mengambil tindakan terkait perubahan iklim.
Akal-Akalan Kapitalisme Memoles Keburukan Jadi Kemanusiaan
Kita mungkin bertanya, dana hibah atau yang seringkali disebut investasi tanpa balas yang dibawa pulang Hasyim seolah tak tepat, mengingat karhutla yang melanda Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT dan Papua Selatan selama beberapa bulan terakhir belum benar-benar berakhir, BPS melaporkan luasan wilayah terdampak per November 2026, sudah mencapai total luas harian mencapai 1.332 hektare dengan total 521 titik api.
Namun jika dilihat dari skema pemberian dana hibah adalah pembayaran berbasis kinerja masa lalu yang telah diverifikasi, bukan penilaian kondisi lapangan saat ini.
Maka hibah ini tepat. Dimana Pendanaan yang diumumkan pada COP31 Antalya pada November 2026 ini menggunakan mekanisme Result-Based Contribution (RBC) untuk periode 2020 hingga 2023. Artinya 2024 hingga saat ini belum terukur sehingga belum mendapat pembayaran.
Meski faktanya, rentang tahun 2020-2013 Indonesia juga memiliki data luasan karhutla, dari data Kementerian Kehutanan/SiPongi dan Kementerian Lingkungan Hidup, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya, 2020 seluas 296.942 hektare, 2021 seluas 358.867 hektare, tahun 2022 seluas 204.894 hektare dan 2023 seluas 1.161.192 hektare.
Demikian pula dengan terus terjadinya konflik masyarakat adat dengan pemerintah karena ruang hidup mereka direnggut, diganti dengan proyek strategis nasional.
Namun ini tak menghentikan penilaian. Norwegia malah menambah dana hibah, menjadi tahap kelima setelah sebelumnya sepakat hanya empat tahap.
Mengapa demikian?
Mengapa seolah ambigu?
Inilah akal-akalan kapitalisme yang mendasari setiap kerjasama yang terjadi antar negara di dunia ini.
Pada dasarnya negara maju akan mengeksploitasi negara miskin dan berkembang. Hal ini sebagaimana penjelasan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya,” Konsepsi Politik Hizbut Tahrir” bab Faktor Pendorong Persaingan Antar Negara, halaman 75 (terjemah), bahwa konflik internasional sejak awal sejarah hingga hari kiamat nanti tidak akan keluar dari dua motif berikut, pertama cinta kepemimpinan dan kebanggaan. Kedua dorongan di balik manfaat-manfaat material.
Faktor pertama, diemban negara yang memiliki ideologi seperti German dengan Nazi, Daulah Khilafah dengan Islam sudah tidak eksis lagi, sehingga tinggal faktor kedua, lebih kejinya, ketika dorongan menguasai kekayaan material suatu bangsa hari ini tidak butuh perang fisik, melainkan dengan kerjasama politik baik bilateral maupun multilateral.
Dalam mekanisme RBC, negara donor baru mencairkan dana setelah hasil pengurangan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) diukur, dilaporkan, dan diverifikasi secara independen.
Norwegia sebagai negara maju dengan industri energi fosil (minyak dan gas) serta transportasi yang tinggi, menjadikan Norwegia seolah memiliki kewajiban internasional untuk menekan dampak emisi karbon.
Membantu negara pemilik hutan tropis besar seperti Indonesia jauh lebih efektif dan hemat biaya dalam menyerap karbon global dibandingkan melakukannya sendiri di dalam negeri.
Meski luasan hutan di Norwegia setiap tahunnya mengalami penambahan karena masifnya program reboisasi, namun tetap Indonesia yang memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia.
Dan menjadi negara pemberi dana untuk aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan, otomatis Norwegia memperkuat citranya sebagai pemimpin global dan negara pelopor dalam isu pelestarian lingkungan. Citra ini penting di masa mendatang, tentu untuk kemanfaatan materi lagi.
Terutama karena Norwegia bukan anggota Uni Eropa, cara mudah mendapat akses penuh ke pasar internal Uni Eropa tentu dengan penguatan citra itu, tetap dengan skema dana hibah yaitu kawasan EEA and Norway Grants yang disalurkan ke negara-negara Eropa Tengah dan Selatan.
Kerja sama lingkungan dan transisi energi sering kali membuka pintu bagi perusahaan dan teknologi untuk berinvestasi di negara penerima hibah.
Indonesia cocok dengan skema ini karena memiliki salah satu wilayah hutan hujan tropis, lahan gambut, dan hutan mangrove terbesar di dunia.
Bagi Norwegia khususnya, menjaga hutan Indonesia tetap berdiri jauh lebih efektif dan murah untuk menahan laju pemanasan global dibanding melakukan pemulihan atmosfer secara teknologi setelah hutan telanjur rusak.
Hubungan bilateral ini dinilai berhasil, sehingga pada akhir 2026 kerja sama ini diperluas ke sektor energi melalui skema perdagangan karbon ekonomi makro (Mitigation Outcome Purchase Agreement / MOPA).
Norwegia mendanai proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar) dan penyimpanan baterai skala besar untuk membantu Indonesia memensiunkan pembangkit listrik tenaga batubara.
Di sini poinnya, maka apakah hibah itu akan menjadikan dunia lebih baik? Tentu tidak jika skemanya bisnis to bisnis, atau government to bisnis dan bukan Riayah Suunil Umah ( amanah mengurusi urusan rakyat, dengan Islam).
Kapitalisme Tak Akan Benar-Benar Bekerja Untuk Kemaslahatan
Sangat jelas terlihat bagaimana wajah kapitalisme mengurusi urusan dunia ini. Senantiasa bermuka dua, satu sisi menginisiasi gerakan anti iklim klimaks, sisi lain membabat habis hutan untuk industri.
Mungkin bukan Norwegia, namun jelas ia tak mampu menghentikan negara kapitalis lainnya melakukan penjajahan.
Dan negara-negara ini rata-rata industrialisasinya menggunakan bahan bakar fosil, karena lebih murah dan mudah, sementara penggunaan energi terbarukan sebagian memang sudah dipasarkan, namun sebagian besar masih tahap penelitian.
Dan itu proyek yang butuh dana besar.
Maka, memang lebih mudah mengelompokkan negara miskin atau berkembang untuk mengembangkan sebuah proyek lingkungan tanpa menggangu para pengusaha mereka mencaplok tanah-tanah rakyat.
Lebih kejinya lebih mudah menjadikan Indonesia sebagai obyek penderiya atas kerakusan oligarki dalam sistem kapitalisme.
Islam sebagai sebuah ideologi, tentu tidak sekadar mengatur akidah dan ibadah pemeluknya, melainkan juga mengatur pemerintahan.
Allah jelas mewajibkan kepada kaum muslim untuk berhukum pada syariat bukan yang lain. Al-‘Alim al-Kabir Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya,” Sistem Pemerintahan Islam” menjelaskan berpuluh-puluh ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah pemerintahan dan kekuasaan telah diturunkan, semisal:
”Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. (TQS al-Maidah:48).
Allah menjelaskan ayat tentang pemerintahan sedemikian detil, ada ayat tentang hukum perang, politik, hudud, kemasyarakatan, hukum perdata dan lainnya.
Demikian pula dengan hadis Rasûlullâh, semuanya itu diturunkan berkaitan dengan kewajiban untuk menjalankan, dan menerapkan kekuasaan berdasarkan garis-garis besar tersebut.
Bahkan semua itu telah diterapkan dalam kehidupan sesungguhnya pada masa Rasûlullâh, Khulafaur Rasyidin serta para penguasa Islam pasca mereka.
Semua ini membuktikan Islam terbukti sebagai sebuah sistem yang sudah teruji satu-satunya yang menjamin keberlangsungan masyarakat, kehidupan, umat dan individunya.
Hukum yang adil atas pelaku perusakan hutan itu hanya sebagian kecil yang akan muncul jika Islam diterapkan.
Berikutnya ketika sistem ekonomi, kepemilikan harta dalam Islam, pemimpin yang meriayah dan lainnya juga diterapkan, maka berkah dari langit dan bumi akan menaungi penduduknya, apakah masih muncul keraguan sesudah datang kepastian ini?
Wallahualam bissawab.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru