BANDA ACEH – Gibran Rakabuming Raka akan menerima uang pensiun sekitar Rp20,16 juta per bulan setelah resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden. Tak hanya uang pensiun, Gibran juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas dari negara, mulai dari rumah hingga kendaraan beserta pengemudinya.
Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 Ayat (1), aturan tersebut menyebut Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besarannya mencapai 100% dari gaji pokok terakhir sebagaimana diatur dalam Ayat (2).
Adapun gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan mengenai gaji pejabat negara tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000. Gaji pokok tertinggi untuk pejabat negara, termasuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA, ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan. Angka inilah yang menjadi dasar perhitungan uang pensiun Gibran.
Pembayaran pensiun tersebut berlaku seumur hidup. Namun, UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur dua kondisi yang menyebabkan pembayaran dihentikan, yakni ketika mantan Wakil Presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1). Sementara Ayat (2) mengatur pembayaran pensiun dihentikan pada akhir bulan keenam setelah mantan Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia.
Jika mantan Wakil Presiden kembali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, pembayaran pensiunnya dihentikan selama menduduki jabatan tersebut. Apabila kemudian kembali berhenti dengan hormat, hak pensiun dan tunjangan diberikan sesuai ketentuan yang lebih menguntungkan.
Selain pensiun pokok, Gibran juga berhak memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas negara setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.
Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Selain itu, biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya turut ditanggung negara.
Fasilitas lainnya diatur dalam Pasal 8. Mantan Wakil Presiden berhak memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan satu kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru