Bandingkan Surat Pengunduran Diri Gibran dengan Soeharto, Yusril: MPR Tidak Perlu Adakan Sidang Persetujuan

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa mundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden mirip dengan yang dilakukan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Menurutnya, surat pengunduran diri Gibran memiliki kemiripan dengan surat pengunduran Soeharto, yakni sama-sama menyatakan berhenti.

Oleh karena itu, kata Yusril tidak perlu lagi bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mengadakan sidang paripurna untuk membahas persetujuan mundurnya Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata menyatakan berhenti,” ucap Yusril kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 November 2026.

“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dengan menggunakan kata ‘berhenti’ berarti pilihan untuk mundur adalah kemauan sendiri.

“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” jelasnya.

Mekanisme Penggantian Gibran Berbeda dengan Soeharto

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menjelaskan bahwa proses penggantian Gibran tetap akan berbeda dengan Soeharto.

“Presiden berhenti, otomatis digantikan oleh Wakil Presiden. Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden, kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan,” sambung Yusril.

“Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU,” terangnya.

Penyerahan Surat Pengunduran Diri Gibran ke MPR

Gibran sendiri telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026 dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.

MPR kini memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan wakil presiden pengganti setelah menerima surat dari Presiden mengenai pengajuan dua calon.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.(*)

Banda Aceh

18.00 WIB

27 °C

Berawan

Kota Langsa

18.00 WIB

25 °C

Berawan

Aceh Selatan

18.00 WIB

25 °C

Berawan

Aceh Tenggara

18.00 WIB

22 °C

Hujan Ringan

Bali

19.00 WITA

30 °C

Cerah

Banten

18.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

19.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

18.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

18.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Jambi

19.00 WIB

27 °C

Berawan

Kalimantan Barat

19.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

20.00 WITA

26 °C

Berawan

Kalimantan Timur

20.00 WITA

27 °C

Berawan

Kalimantan Utara

20.00 WITA

27 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

19.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Lampung

19.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

20.00 WITA

27 °C

Cerah

Palu

19.00 WITA

25 °C

Cerah Berawan

Pangkal Pinang

19.00 WIB

27 °C

Cerah

Riau

18.00 WIB

27 °C

Berawan

Sumatera Selatan

19.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

19.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

18.00 WIB

24 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

19.00 WIB

27 °C

Cerah

Kepulauan Riau

18.00 WIB

28 °C

Cerah

Jawa Barat

17.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

18.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Jawa Timur

18.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)