PROGRAM pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga hari ini terus menuai masalah.
Kali ini muncul dugaan bahan makanan yang digunakan dalam penyediaan menu MBG oleh SPPG yang dikaitkan dengan Yayasan Tali geni Indonesia di wilayah Medan Denai dan Medan Tenggara, Kota Medan.
Hal ini mendapatakan kecaman dari Himpunan Mahasiswa Isalam (HMI) Sumatera Utara melalui Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution.
Ia menyampaikan bahwa ini tidak boleh dipandang hanya sebagai kesalahan teknis biasa.
Persoalan ini menyangkut perlindungan penerima manfaat, kepatuhan terhadap ketentuan jaminan produk halal, serta tanggung jawab pengawasan dalam penyelenggaraan program pemerintah.
HMI Sumut menuntut persoalan ini diperiksa secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Pada Pasal 6 huruf e ditegaskan bahwa penjaminan produk halal bagi kelompok yang dipersyaratkan sebagai bagian dari pelaksanaan MBG serta Pasal 15 ayat (1) ditetapkan bahwa Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) bertugas untuk mengawasi dan mengoordinasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kerjanya.
Selanjutnya, Pasal 23 dan 24 dalam peraturan tersebut diatur mengenai penjaminan serta pengawasan keamanan dan mutu pangan pada setiap rantai pasok penyelenggaraan MBG.
Adapun Pasal 28 secara khusus mengatur penerapan standar kehalalan produk bagi kelompok sasaran yang dipersyaratkan.
Selain Peraturan Presiden, Undang-Undang telah menjamin Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Regulasi tersebut mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang dipersyaratkan, sekaligus ketentuan mengenai produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal.
Undang-Undang ini memberikan tugas kepada Badan penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
Apabila terdapat pelanggaran maka dapat dikenakan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jangan sampai persoalan ini selesai hanya melalui klarifikasi dan permintaan maaf.
Penjaminan halal bagi produk di negara yang mayoritas muslim ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui pengawasan yang ketat.
Persoalan adanya bahan yang tidak halal di dalam MBG yang merupakan program andalan pemerintah hari ini menunjukkan kurangnya pengawasan pemerintah bahkan untuk program yang dirancang oleh pemerintah sendiri pun ternyata bisa terlewatkan hal yang sangat penting bagi rakyatnya yang merupakan pihak yang akan mengkonsumsi makanan tersebut.
Lebih jauh lagi, konsumen MBG adalah anak-anak bangsa yang merupakan generasi penerus negeri ini.
Kejadian ini tidak semata dikarenakan oleh para SPPG yang bekerja di dapur tetapi juga pemilik dapur harusnya bertanggung jawab atas mutu makanan tersebut.
Selain itu, lemahnya pengawasan negara terhadap proses pengolahan dari dapur MBG sampai ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas dipertanyakan.
Hal ini disebabkan MBG merupkan program yang dirancang oleh pemerintah.
Namun, dalam sistem kapitalis yang diterapkan di tengah masyarakat saat ini menjadikan keuntungan lebih penting dibandingkan dampak bagi konsumen.
Tidak hanya masalah halal nya mutu makanan MBG tetapi banyaknya persoalan keracunan di sekolah setelah konsumsi MBG seharusnya menjadi pertimbangan untuk dihentikan tetapi keuntungan lebih menggiurkan bagi segelintir orang yang memiliki modal.
Bahkan ditengah bencana MBG tetap berjalan dikarenakan jika berhenti maka akan ada pihak tertentu yang rugi besar sehingga MBG bisa dikatakan proyek berbalut program pemerintah.
Dalam sistem kapitalis, pemerintah hanyalah berperan sebagai regulator bukan pengurus rakyat.
Kelalaian akan mutu makanan halal ini sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian penting pemerintah yang mayoritas rakyatnya muslim.
Sehingga, wajar jika HMI Sumut menyampaikan bahwa kelalaian ini tidak dapat ditoleransi. Harus ada sanksi tegas.
Solusi Islam
Sistem Islam menetapkan bahwa urusan umat seperti kepastian halal pada produk-produk yang beredar merupakan tanggung jawab negara sebagai perlindungan agama pada rakyatnya.
Sistem politik Islam menetapkan bahwa negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi masyarakat.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
”Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim) dan sabda Rasulullah saw.:”Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) junnah (perisai).” (HR Bukhari dan Muslim)
Sistem pemerintahan Islam yakni Daulah Khilafah yang dipimpin seorang khalifah wajib hadir untuk mengurusi urusan rakyatnya, salah satunya dalam persoalan penyediaan kebutuhan pokok serta halalnya produk makanan tersebut yang mana akan berpengaruh pada agamanya.
Khalifah tidak asekedar membuat sertifikat halal yang banyak menimbulkan persoalan cabang.
Khalifah akan membangun infrastruktur halal di dalam negeri, yang terdiri dari seluruh fasilitas, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak, baik yang berbentuk fisik maupun nonfisik, yang dibutuhkan untuk membentuk ekosistem halal di kalangan umat Islam.
Sistem Islam juga akan menerapkan sistem sanksi yang adil tanpa ada pembedaan antara satu pihak dengan yang lain.
Tidak akan ada pihak-pihak tertentu yang diistimewakan.
Satu lagi yang terpenting, sistem politik Islam akan melahirkan pejabat yang amanah dikarenakan mereka adalah orang-orang yang paham bahwa tugas mereka akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Sehingga, mereka akan merasa takut jika tugas tersebut tidak dijalankan sesuai dengan syariat dan sampai merugikan bahkan mendzalimi masyarakat.
Sungguh, semua ini hanya dapat terwujud dengan ditegakkannya syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiah.
Wallahu’alam bish-shawwab.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru