BANDA ACEH – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menghentikan proses hukum atas dugaan persoalan dokumen pendidikan yang pernah digunakan saat pencalonannya sebagai Wali Kota Solo maupun calon Wakil Presiden.Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi menegaskan, persoalan hukum yang menyangkut Gibran harus tetap dituntaskan meskipun yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden.
“Pengunduran diri dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana ataupun tanggung jawab hukum seseorang. Proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan jabatan Politik yang sedang dipegang,” kata Muslim kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Muslim menilai, dugaan penggunaan dokumen pendidikan yang bermasalah harus diperiksa secara transparan. Menurut dia, persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan politik mengenai kelayakan Gibran menjadi Wakil Presiden, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.
Ia menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
“MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan tersebut. Putusan lengkapnya diunggah MA pada 11 November 2026,” tegasnya.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Menurut Muslim, dua putusan tersebut harus menjadi perhatian aparat penegak hukum dan lembaga negara yang memiliki kewenangan. Ia meminta agar persoalan dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak sah tidak dibiarkan menggantung. Penyelidikan harus dilakukan secara profesional untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana atau tidak.
Muslim juga menegaskan bahwa hak menyatakan pendapat DPR tidak boleh dihentikan hanya karena Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Proses politik dan konstitusional yang sudah berjalan harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum.
“Gibran dapat dimintai keterangan dan dipanggil DPR apabila diperlukan dalam pembahasan persoalan tersebut,” tegasnya.
Dinamika di DPR sendiri semakin menguat. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. ANTARA melaporkan sebanyak 120 anggota DPR dari berbagai fraksi telah mengusulkan hak tersebut.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru