BANDA ACEH -Fraksi PDIP DPR RI sepakat menempuh jalur konstitusional melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto mengatakan, kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno fraksi yang dihadiri 102 dari total 110 anggota. Sebanyak delapan anggota lainnya tidak hadir karena izin atau sakit.
Utut menegaskan, keputusan fraksi bukan didasarkan pada penghitungan jumlah anggota yang mengusulkan HMP, melainkan sikap Politik untuk menggunakan mekanisme konstitusi.
“Pertama ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” tegas Utut kepada wartawan usai rapat pleno Fraksi PDIP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Saat ditanya mengenai jumlah anggota Fraksi PDIP yang siap mendukung langkah tersebut, Utut menyebut seluruh 110 anggota dapat dilibatkan apabila diperlukan.
“Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110 (Anggota DPR Fraksi PDIP),” katanya.
Namun demikian, Utut memastikan bahwa seluruh anggota fraksi telah menyepakati keputusan politik tersebut.
“Sepakat, karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” pungkasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru