MEULABOH – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela) belum mencakup agenda ke Universitas Teuku Umar (UTU), Aceh Barat. Agenda tersebut ditunda akibat perubahan jadwal perjalanan Presiden yang cukup padat.
Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dari Menteri Dalam Negeri, Presiden Prabowo mendarat di Bandara Cut Nyak Dhien sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, Presiden langsung menuju Sekolah Rakyat dan Masjid Giok di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya.
Perubahan jadwal keberangkatan dari rencana semula pukul 06.00 WIB di Bandara Halim, Jakarta, menyebabkan waktu kunjungan menjadi terbatas. Jika perjalanan dilanjutkan ke Kampus UTU, Presiden diperkirakan baru kembali ke Jakarta pada malam hari, sementara masih terdapat agenda kenegaraan lainnya yang tidak dapat dibatalkan.
Upaya menggunakan helikopter dari Alun-Alun Nagan Raya menuju UTU juga terkendala kondisi lokasi pendaratan. Helipad di Lapangan Korem Teuku Umar dilaporkan belum memungkinkan digunakan karena kondisi tanah yang labil dan berair. Sementara itu, perjalanan melalui jalur darat dinilai tidak memungkinkan karena jarak tempuh yang cukup jauh.
Meski Presiden belum dapat menghadiri agenda di Kampus UTU, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tetap melaksanakan zikir dan doa bersama di lingkungan kampus tersebut.
Kegiatan itu digelar sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus memanjatkan doa agar Indonesia, khususnya Aceh, senantiasa dijauhkan dari berbagai musibah dan bencana. Doa juga dipanjatkan agar Presiden dan seluruh pemimpin bangsa diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan oleh Allah SWT.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga tetap menghadiri peringatan Dies Natalis UTU sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi tersebut.
Di sisi lain, Pemkab Aceh Barat menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah persoalan dan kebutuhan pembangunan di Aceh.
Setidaknya terdapat tiga agenda utama yang diharapkan mendapat perhatian pemerintah pusat.
Pertama, penyelesaian sejumlah persoalan Aceh, meliputi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), persoalan tanah wakaf Blang Padang, serta pembahasan terkait Bendera Aceh.
Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh Barat, terutama pembangunan Irigasi Lhok Guci, Rumah Sakit Regional, serta peningkatan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).


















































































































Komentar Terbaru