BANDA ACEH – Kabar mengenai keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya platform X.Seorang warganet dengan akun @Qeenfl*** berharap Presiden Prabowo menolak pengunduran diri tersebut. Menurutnya, mundur dari jabatan Wapres justru akan terlalu menguntungkan bagi Gibran. Ia pun mendorong agar proses pemberhentian dilakukan melalui mekanisme pemakzulan di DPR.
“Semoga pak prabowo nolak, terus makzulkan aja di DPR, enak banget mundur,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (10/11).
Sebagai informasi, UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi mantan presiden dan wakil presiden. Dalam konteks ini, terdapat ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat yang menjadi dasar pemberian hak pensiun dan sejumlah fasilitas. Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat dapat berdampak pada hilangnya hak-hak tersebut
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut disebut berjalan selama kurang lebih dua setengah jam.
Dalam kesempatan itu, Gibran dikabarkan mengutarakan niat untuk mundur dari kursi Wapres di tengah berbagai persoalan yang mencuat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Pras aat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru