Secara konstitusional, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. DPR harus mengikuti tahapan konstitusional dengan melibatkan MK sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR.
Karena itu, Muslim meminta DPR tidak kehilangan keberanian untuk mengusut persoalan tersebut. Pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran hukum.
“Penegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk mantan pejabat tinggi negara,” ungkapnya.
Selain itu, Muslim mengatakan, Gibran sudah dilaporkan ke KPK oleh Ubedilah Badrun dalam dugaan kasus korupsi. “Kasus ini harus tetap diproses hukum,” pungkas Muslim.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru