BANDA ACEH – Tim penasihat hukum Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang dokumen fisik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Surat permohonan tersebut diajukan dalam persidangan kasus fitnah ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo.
Pengacara Roy Suryo, Refly Harun menyatakan, permohonan ini penting untuk menguji keaslian ijazah fisik yang sebelumnya diperlihatkan di persidangan.
Pihaknya meminta agar ijazah fisik milik Jokowi diuji secara forensik dan dibandingkan dengan setidaknya tiga ijazah pembanding terverifikasi yang terbit pada periode yang sama, yakni November 1985.
“Pengujian forensik harus menggunakan pembanding yang autentik. Jika pembandingnya tidak autentik atau tidak ada autentifikasi, maka hasil uji forensik tersebut bisa menyesatkan,” kata Refly usai persidangan di PN Jaktim, Rabu (11/11/2026).
Selain diserahkan langsung kepada majelis hakim sebelum sidang ditutup, surat permohonan tersebut ditembuskan ke sejumlah instansi serta pejabat tinggi negara. Di antaranya Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Komisi III DPR RI, Jaksa Agung, Ketua Ombudsman, hingga pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Refly menjelaskan, penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo pada dasarnya berfokus pada dokumen yang diunggah Dian Sandi di media sosial, bukan secara langsung menyerang ijazah fisik yang dimiliki Jokowi. Oleh karena itu, menurutnya secara hukum fakta ini tidak serta-merta berkaitan dengan ijazah yang diperlihatkan Jokowi sebelumnya.
“Penelitian Mas Roy itu terkait apa yang diunggah oleh Dian Sandi. Jadi secara hukum sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ijazah fisik yang kemarin diperlihatkan, kecuali jika kita memang ingin menguji keaslian ijazah analog tersebut secara menyeluruh,” katanya
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru