BANDA ACEH – Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan MPR belum menerima surat usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menyebut MPR baru akan mengambil peran setelah seluruh tahapan konstitusional di DPR selesai.
“Ya belum ada lah. Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Bambang menjelaskan, usulan HMP saat ini masih berada dalam ranah DPR. Karena itu, MPR belum bisa mengambil sikap ataupun memberikan penilaian lebih jauh terkait proses tersebut.
“Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” ujarnya.
Terkait keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang sepakat menempuh HMP, Bambang menegaskan langkah tersebut merupakan keputusan resmi organisasi. Menurutnya, sikap itu bukan keputusan pribadi anggota dewan.
“Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” ucapnya.
Dia menilai keputusan melalui rapat pleno fraksi penting untuk menyatukan sikap seluruh anggota dalam menentukan langkah Politik. Dengan demikian, dukungan terhadap HMP tidak semata-mata didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.
“Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang menyolidkan,” katanya.
Bambang juga enggan menanggapi respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait keputusan fraksi tersebut. Dia menegaskan, sikap yang telah diumumkan merupakan keputusan organisasi, bukan pendapat perorangan.
“Jangan tanya respons Bu Ketum, kita di sini fraksi. Fraksi ini tentu namanya juga organisasi sifatnya organisatoris, tidak ada orang per orang,” ujarnya.
Sementara itu, Bambang Pacul memilih tidak berkomentar mengenai rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik dokumen pendidikannya.
Dia khawatir tanggapannya justru menjadi pendapat subjektif dan spekulatif. Terlebih, posisinya sebagai pimpinan MPR membuatnya harus berhati-hati dalam menyampaikan pandangan.
“Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” katanya.
Bambang Pacul menyebut MPR belum menerima usulan HMP pemakzulan Gibran. Dia menegaskan MPR merupakan kamar terakhir dalam proses tersebut.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru