Saat ini, ATM BPOM telah beroperasi di lima MPP, yaitu Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kota Sabang, Kabupaten Pidie, dan Kota Lhokseumawe. ATM BPOM pertama kali diresmikan pada 4 Agustus 2025 oleh Wali Kota Langsa. Kehadiran inovasi ini memberikan manfaat berupa kemudahan akses layanan, efisiensi biaya perjalanan bagi petugas maupun masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Melalui ATM BPOM, kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh layanan BPOM dengan mudah meskipun petugas tidak selalu hadir secara fisik di setiap MPP. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pelayanan informasi dan konsultasi dilakukan secara langsung, cepat, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Desi.
Selain ATM BPOM, Desi juga memperkenalkan inovasi Sanger Ureueng Aceh atau Sharing Informasi Aneuk Nanggroe dan Edukasi Registrasi. Inovasi ini merupakan program pengawasan dan edukasi keamanan pangan yang memanfaatkan warung kopi sebagai pusat interaksi sosial khas masyarakat Aceh.
Melalui pendekatan tersebut, edukasi keamanan obat dan makanan dilakukan dengan lebih dekat dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Sanger Ureueng Aceh juga telah mengukuhkan peran BBPOM Aceh sebagai pelopor inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal, memperoleh Rekor MURI pada tahun 2022, dan terus dikembangkan melalui kolaborasi bersama Pramuka SAKA POM.
Ketertarikan KemenHAM RI terhadap kedua inovasi tersebut menunjukkan bahwa praktik baik pelayanan publik dapat menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk mengembangkan layanan yang adaptif, mudah diakses, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.
Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi ruang berbagi pengalaman yang bermakna, khususnya mengenai mekanisme operasional ATM BPOM, pemanfaatan teknologi, kebutuhan sarana dan prasarana, serta pola kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan di MPP.
Melalui kegiatan sharing ini, BBPOM Aceh berharap pengalaman pengembangan ATM BPOM dan inovasi pelayanan publik lainnya dapat menjadi referensi bagi KemenHAM RI dalam merancang integrasi layanan di MPP. Pertukaran pengetahuan dan praktik baik ant instansi pemerintah juga diharapkan mendorong lahirnya inovasi pelayanan yang semakin inklusif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Inovasi bukan sekadar menghadirkan cara baru, tetapi memastikan pelayanan semakin dekat, mudah diakses, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[]

















































































































Komentar Terbaru