UPDATE

EKONOMI

79 Persen Buruh Terancam Sulit Memiliki Rumah

Persoalan kepemilikan rumah masih menjadi beban serius bagi pekerja dan buruh di kawasan industri. Hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkirakan sekitar 79 persen pekerja berpotensi tidak mampu membeli rumah apabila skema pembiayaan dan jangka waktu kredit perumahan tidak mengalami perubahan.

Temuan tersebut mengungkap persoalan mendasar dalam akses masyarakat pekerja terhadap hunian layak. Tingginya harga tanah dan rumah, perbedaan tingkat upah antardaerah, serta lokasi tempat tinggal yang jauh dari kawasan industri menjadi sejumlah faktor yang mempersempit kemampuan buruh untuk memiliki rumah sendiri.

Hasil penelitian itu diperoleh melalui survei yang dilaksanakan pada 6–28 September 2026 terhadap 1.028 pekerja di lima kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Jawa. Wilayah penelitian meliputi Pulogadung/JIEP, Jababeka dan MM2100, Industropolis Batang, Tanjung Lesung, serta Gresik.

Kepala Pusat Riset Hukum BRIN, Nawawi, menilai persoalan perumahan pekerja tidak cukup diselesaikan dengan membangun unit rumah sebanyak-banyaknya. Menurutnya, akses terhadap hunian berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pernyataan tersebut disampaikan Nawawi dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kajian atas Kebutuhan Perumahan Pekerja/Buruh di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang diselenggarakan secara hybrid pada Rabu, 11 November 2026.

Dalam pemaparan hasil penelitian, Nawawi mengungkapkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki hunian mandiri. Dari keseluruhan peserta survei, 76,91 persen merupakan laki-laki dan 76,60 persen berpendidikan SMA/SMK. Sementara itu, sebanyak 59,09 persen responden merupakan pendatang.

Kondisi tersebut semakin terlihat dari tingginya jumlah pekerja yang masih tinggal bersama keluarga. BRIN mencatat 45,54 persen responden menempati rumah orang tua atau mertua dalam satu rumah tangga. Fenomena ini disebut sebagai backlog perumahan tersembunyi.

Di Kabupaten Batang, persentase pekerja yang mengalami kondisi tersebut bahkan mencapai 76,12 persen. Selain itu, kepemilikan rumah juga belum sepenuhnya terjangkau bagi pekerja tetap maupun kontrak. Sebanyak 31,57 persen pekerja tetap dan 57,06 persen pekerja kontrak dilaporkan belum mempunyai rumah sendiri.

Meski menghadapi keterbatasan ekonomi, keinginan pekerja untuk memiliki hunian pribadi masih cukup besar. Survei BRIN menunjukkan 70,74 persen responden menargetkan kepemilikan rumah dalam kurun satu hingga lima tahun mendatang.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.