UPDATE

EKONOMI

79 Persen Buruh Terancam Sulit Memiliki Rumah

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, menilai penyediaan hunian yang berdekatan dengan lokasi kerja juga memiliki kaitan dengan keselamatan pekerja. Jarak perjalanan yang panjang dinilai dapat menambah beban mobilitas sekaligus memengaruhi kondisi fisik tenaga kerja.

Dalam pemaparannya pada 11 November 2026, Indra menyebut sekitar 30 persen kecelakaan kerja terjadi ketika pekerja melakukan perjalanan menuju atau kembali dari tempat kerja. Ia menilai hunian yang lebih dekat dengan kawasan industri berpotensi mengurangi risiko perjalanan, menjaga kebugaran pekerja, dan mendukung peningkatan produktivitas.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa pemerintah tengah membuka alternatif pembiayaan rumah dengan jangka waktu kredit hingga 40 tahun. Skema tersebut diharapkan dapat menekan besaran angsuran bulanan agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial pekerja.

Heru menjelaskan, melalui simulasi pembiayaan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, cicilan rumah tapak berpeluang berada pada kisaran Rp700 ribu hingga Rp800 ribu per bulan. Pekerja juga diberikan opsi untuk melunasi atau mempercepat pembayaran ketika kondisi penghasilan membaik, tanpa dikenakan penalti.

Dari sisi kemampuan finansial, Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kependudukan BRIN, Beni Teguh Gunawan, mengungkapkan bahwa sekitar tujuh dari sepuluh pekerja hanya sanggup membayar angsuran rumah di bawah Rp1 juta setiap bulan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tingkat pendapatan responden yang mayoritas berada pada kisaran upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan simulasi penelitian, skema pembiayaan standar berpotensi membuat 79 persen pekerja mengalami kesenjangan keterjangkauan atau affordability gap. Salah satu kendalanya ialah 21,02 persen buruh masih mempunyai kewajiban cicilan lain, seperti kendaraan dan barang elektronik, di tengah harga rumah yang belum sebanding dengan kemampuan penghasilan.

Namun, apabila masa kredit diperpanjang hingga 40 tahun, angka ketidakmampuan membeli rumah dalam simulasi tersebut diperkirakan dapat ditekan menjadi 34,6 persen.

Koordinator Program I Pusat Riset Kependudukan BRIN, Rusli Cahyadi, menekankan bahwa kebijakan perumahan pekerja perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, pembangunan rumah subsidi tidak semestinya hanya berorientasi pada jumlah unit yang berhasil disediakan, tetapi juga harus mempertimbangkan lokasi dan kemudahan akses menuju tempat kerja.

Rusli mengingatkan bahwa rumah dengan harga terjangkau belum tentu benar-benar murah apabila penghuninya harus mengeluarkan biaya transportasi besar dan menghabiskan waktu panjang untuk mencapai tempat kerja.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.