Siapa di Balik Penyadapan Prabowo? PBNU Kini Mulai Ambil Sikap Tegas
BANDA ACEH – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia menyesalkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto (harianaceh.co.id/tag/prabowo-subianto). Organisasi tersebut meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangani kasus itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah pelaksanaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.
“Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Gus Kikin.
PBNU menilai persoalan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme hukum. Karena itu, organisasi tersebut menyatakan mendukung proses penanganan perkara dan menyerahkannya kepada Polri.
“Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
PBNU Minta Lembaga Negara Jaga Persatuan
Selain menyoroti dugaan penyadapan, PBNU menyatakan dukungan terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Gus Kikin juga meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kehormatan bangsa. Ia mengajak para pemangku kepentingan mengedepankan kebersamaan dalam mengambil langkah Politik.
“NU meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan NKRI, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan,” katanya.
PBNU turut mengimbau seluruh komponen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika politik nasional. Menurut Gus Kikin, persatuan dan kesatuan perlu dipelihara agar pembangunan nasional dapat berjalan.
Dalam pernyataan sikapnya, PBNU juga menyerukan kepada warga Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak zikir, munajat, dan doa agar Indonesia mendapat perlindungan Allah SWT dari berbagai marabahaya serta gangguan yang dapat menghambat pembangunan.
Kasus Dugaan Penyadapan Dibahas di DPR
Pernyataan PBNU tersebut disampaikan ketika penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi pembahasan di Komisi III DPR RI.
Dalam rapat kerja pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Berdasarkan keterangan Kapolri, dugaan praktik tersebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, organisasi masyarakat, aktivis, dan kelompok lainnya.
Kapolri menjelaskan, penyidikan mencakup dugaan adanya perintah penyadapan yang disampaikan tanpa prosedur permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Rangkaian dugaan tindakan tersebut masih menjadi bagian dari proses penegakan hukum.
Sebelumnya, pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta proses hukum kasus tersebut berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pernyataan sikap PBNU dan PWNU se-Indonesia merupakan hasil Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada 12 November 2026. Gus Kikin menegaskan, enam poin pernyataan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU, hingga pengurus ranting NU dalam menyikapi dinamika nasional.