BANDA ACEH – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia menyesalkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Organisasi tersebut meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangani kasus itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah pelaksanaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.
“Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Gus Kikin.
PBNU menilai persoalan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme hukum. Karena itu, organisasi tersebut menyatakan mendukung proses penanganan perkara dan menyerahkannya kepada Polri.
“Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
PBNU Minta Lembaga Negara Jaga Persatuan
Selain menyoroti dugaan penyadapan, PBNU menyatakan dukungan terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Gus Kikin juga meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kehormatan bangsa. Ia mengajak para pemangku kepentingan mengedepankan kebersamaan dalam mengambil langkah Politik.
“NU meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan NKRI, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan,” katanya.
PBNU turut mengimbau seluruh komponen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika politik nasional. Menurut Gus Kikin, persatuan dan kesatuan perlu dipelihara agar pembangunan nasional dapat berjalan.
Dalam pernyataan sikapnya, PBNU juga menyerukan kepada warga Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak zikir, munajat, dan doa agar Indonesia mendapat perlindungan Allah SWT dari berbagai marabahaya serta gangguan yang dapat menghambat pembangunan.
Kasus Dugaan Penyadapan Dibahas di DPR
Pernyataan PBNU tersebut disampaikan ketika penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi pembahasan di Komisi III DPR RI.
Dalam rapat kerja pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Berdasarkan keterangan Kapolri, dugaan praktik tersebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, organisasi masyarakat, aktivis, dan kelompok lainnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru