BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto didorong tidak berhenti melakukan penyegaran di tubuh Polri dengan menunjuk Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai pengganti Jenderal Listyo Sigit. Perlu dilanjutkan dengan mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dengan darah segar di TNI. Langkah cepat mengakhiri bayang-bayang rezim Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berakhir masanya.Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, menilai pergantian Panglima TNI menjadi bagian dari penyegaran pucuk pimpinan aparat negara yang dapat dilakukan Presiden Prabowo. Terlebih, Agus Subiyanto merupakan Panglima TNI yang diangkat oleh Jokowi pada November 2023, sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.
Menurut Efriza, setelah pergantian Kapolri, momentum penyegaran sebaiknya juga menyentuh institusi TNI. Langkah tersebut dapat memperkuat persepsi publik bahwa pemerintahan Prabowo telah membangun kepemimpinan sendiri dan tidak lagi dibayangi pemerintahan sebelumnya.
“Setelah pergantian Kapolri memang akan lebih baik disertai pergantian kepada Panglima TNI dan juga Jaksa Agung,” kata Efriza saat dihubungi inilah.com, Jumat (13/11/2026).
Sorotan terhadap posisi Agus muncul setelah Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 untuk menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Pergantian tersebut telah melalui proses persetujuan DPR, termasuk uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.
Prabowo Disinyalir Siapkan Tandyo Gantikan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI
Dengan perubahan kepemimpinan di Polri tersebut, wacana penyegaran di institusi TNI kembali menjadi perhatian. Agus sendiri menjabat Panglima TNI sejak 22 November 2023 setelah menggantikan Laksamana Yudo Margono.
Efriza berpandangan, keberadaan pejabat yang diangkat pada era Jokowi perlu menjadi bagian dari evaluasi Prabowo dalam membangun soliditas pemerintahan. Menurutnya, pergantian pejabat yang dianggap masih memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebelumnya berpeluang mendapat dukungan publik.
Dia menilai, Prabowo perlu memastikan institusi militer berada dalam garis kebijakan pemerintahan yang dipimpinnya. Namun, hal itu bukan berarti loyalitas TNI diarahkan kepada kepentingan pribadi presiden, melainkan tetap berpegang pada konstitusi dan kepentingan negara.
“Jika Prabowo ingin bersih-bersih orang-orang yang ditengarai terkait dengan Jokowi, memungkinkan akan didukung oleh publik. Juga akan menyembul dalam persepsi publik bahwa pemerintahan Prabowo tidak lagi direcoki oleh pemerintahan sebelumnya,” ujarnya.



















































































































Komentar Terbaru