0leh:Naek Pangaribuan
ADA peristiwa yang tidak pernah saya lupakan ketika meliput di depan Istana Merdeka, Jakarta, Juli 2001 silam. Saat itu, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur keluar dari Istana setelah diberhentikan MPR. Mengenakan kaus dan celana pendek didampingi putrinya Yenny Wahid, Gus Dur melambaikan tangan kepada masyarakat dan para pendukungnya.
Sebagai wartawan yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut dari balik pagar istana, saya melihat sebuah pelajaran penting yaitu jabatan bisa berakhir, tetapi penghormatan terhadap demokrasi dan kepentingan bangsa harus tetap dijaga.
Dua puluh lima tahun kemudian, Kamis 12 November 2026, suasana serupa kembali terjadi di lingkungan Istana. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wakil Presiden setelah menyatakan berhenti dari jabatannya.
Gibran dilepas sejumlah pegawai dan relawan yang berbaris di selasar Istana untuk bersalaman. Teriakan nama Gibran terdengar dari para pendukungnya sebelum ia menaiki mobil pribadi berwarna hitam meninggalkan tempat yang selama dua tahun menjadi pusat aktivitasnya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Kedua peristiwa tersebut memiliki latar belakang dan mekanisme ketatanegaraan berbeda. Namun, keduanya mengingatkan bahwa jabatan publik bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Kini, setelah pengunduran diri Gibran, perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan, siapa yang akan menggantikannya?
Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar membutuhkan pendamping baru. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang berintegritas, berpengalaman, memahami pemerintahan, dan memiliki jiwa kenegarawanan.
Pengunduran Diri dan Tanggung Jawab Konstitusi
Pada Kamis 12 November 2026, Presiden Prabowo menerima langsung surat pernyataan berhenti Gibran di Istana Merdeka. Setelah itu, Gibran menyerahkan surat serupa kepada pimpinan MPR.
Presiden menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut. Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Presiden menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta meninjau 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun pemerintahan.
Sementara itu, Gibran menegaskan bahwa keputusannya mundur merupakan keputusan pribadi setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Ia juga menyatakan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik.
Pernyataan tersebut perlu dihormati. Namun, karena menyangkut jabatan konstitusional, proses pengunduran diri dan pengisian jabatan pengganti harus berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru